REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM tetap bertahan di masa pandemi corona. 

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, dukungan pemerintah untuk UMKM berlangsung sejak tahun lalu, melalui progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  

 Pada 2020, anggaran disediakan pemerintah untuk mendukung UMKM mencapai Rp123.4 triliun, atau 20 persen dari total anggaran PEN. 

"Program pemerintah terbukti cukup tepat untuk menjaga UMKM bisa bertahan menghadapi dampak covid-19," kata Teten Masduki saat menjadi narasumber pada dialog 'Beranda Nusantara' bertema "Usaha Maju, Kita Mendunia" yang digelar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Karena itu, dukungan terhadap sektor UMKM berlanjut pada tahun ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp193.53 triliun atau 27 persen dari total anggaran PEN 2021.  

Anggaran itu, lanjut Teten Masduki, untuk menjalankan beberapa program seperti subsidi bunga kredit, penempatan dana pada bank umum untuk pembiayaan UMKM, dan penjaminan modal kerja bagi UMKM.  

Juga keringanan pajak, pembiayaan modal kerja bagi koperasi melalui LPDB, banpres produktif bagi usaha mikro yang belum bankable. 

"Lalu data pada 5 Mei 2021, realisasi BPUM sudah tersalur kepada 8.6 juta usaha mikro, atau 88 persen dari target 9.8 juta usaha. Sampai Lebaran kita akan terus tingkakan, agar 9.8 juta bisa tercapai," urainya. 

Dijelaskan, sebanyak 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah pandemi Covid-19. Hal itu sesuai hasil survei terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia. 

"Jadi memang mereka itu sangat dinamis. Nah kemampuan itu itulah yang menurut saya selama ini kita sering melupakan potensi ekonomi UMKM yang luar biasa," katanya. 

Di bagian lain, Teten Masduki juga membicarakan soal manajemen rantai pasok atau supply chain, menjadi tantangan utama bagi pengembangan pasar produk UMKM. 

"Mereka sadar betul bahwa supply chain atau rantai pasok perusahaan mereka yang menghasilkan produk UMKM masih menjadi kendala. Padahal, Indonesia memiliki banyak produk dengan aneka jenis dan ragam," kata Teten.  

Sementara itu, lanjut Teten, rasio kredit perbankan untuk UMKM masih sangat rendah, yakni baru sebesar 30 persen.  

Padahal, di Singapura mencapai 39 persen, Thailand 50 persen, Malaysia 51 persen, Jepang 66 persen, dan Korea Selatan 81 persen. Untuk itu, pemerintah menargetkan rasio di Indonesia naik menjadi 22 sampai 30 persen hingga 2024. 

"Untuk itu kami kejar juga misalnya kemitraan usaha besar dan usaha kecil yang ada insentifnya. Jadi ada integritas, misalnya UMKM kuliner sudah paket komplit," jelasnya. 

Teten kemudian mengingatkan para pelaku UMKM untuk sadar terhadap pentingnya melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital. Termasuk upaya melebarkan usaha masing-masing, ke dalam platform e-commerce. 

Pada dialog 'Beranda Nusantara' bertema "Usaha Maju, Kita Mendunia" yang digelar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tersebut, juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. 

Aria Bima menyatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Ultra Mikro (UMi) perlu melakukan pembinaan terhadap jejaring UMKM di Indonesia. 

Hal itu dilakukan demi mewujudkan peningkatan kualitas produk lokal untuk ekspor ke dunia internasional, khususnya pemasaran melalui dunia teknologi. 

Teten menjelaskan, UMKM juga sudah mempunyai kemampuan daya tahan yang luar biasa. Hal itu terbukti sejak krisis 1998 hingga situasi pandemi Covid-19, saat ini.  

"Karena ukuran usaha kecil jadi banting setirnya tuh gampang ya. Jualan makanan siap saji, pengrajin bendera yang enggak ada 17-an Agustusan banting setir bikin masker," katanya. 

Jejaring UMKM di BUMN Holding Ultra Mikro nanti tidak hanya masuk di aspek penguatan permodalan. Lewat pembinaan, bisa langsung menangani kualitas produk yang tidak hanya kepentingan pasar domestik tapi juga untuk kepentingan pasar ekspor yang dengan teknologi,” terang Aria Bima. 

Menurut dia, jejaring bisnis melalui berbagai teknologi komunikasi memberikan cukup ruang untuk peningkatan produksi.  

Selain karena ukuran pasarnya berubah, infrastruktur transportasi turut mempengaruhi struktur perubahan konsumsi.  

“Sehingga, bagaimana agar para Diaspora, baik sebagai mahasiswa maupun tenaga kerja kita di luar negeri itu bisa berkomunikasi langsung mempertemukan antara buyer dan user dengan para pelaku UMKM lewat zoom misalnya,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika