REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) ke Bank Syariah Indonesia (BSI) disebut akan berdampak terhadap kinerja PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Salah satunya pengaruhnya yaitu penyusutan nilai aset.
"Rencana pengalihan UUS mungkin akan membuat BBTN kehilangan aset hingga 10 persen," kata Kepala riset Samuel Sekuritas Indonesia, Suria Dharma, dikutip Kamis (17/3).
Per Desember 2021, aset UUS BBTN tercatat sebesar Rp 38,4 triliun atau setara dengan 10,3 persen dari total aset perseroan. Selain itu, pembiayaan syariah juga berkontribusi sebesar 10,0 persen dari total kredit perseroan atau mencapai Rp 27,6 triliun.
Perlu diketahui, pertumbuhan pembiayaan syariah perseroan tumbuh 9,9 persen yoy sepanjang 2021. Pertumbuhan pembiayaan syariah ini lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit dan pembiayaan perseroan yang hanya sebesar 5,7 persen yoy.
Di samping itu, UUS BBTN menyumbang Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 29,26 triliun atau setara 9,9 persen dari total DPK perseroan. DPK syariah ini tumbuh 22,79 persen yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan keseluruhan DPK yang tumbuh 6,0 persen yoy.
Meski demikian, kualitas kredit bisnis syariah lebih rendah dari bisnis konvensional BBTN. Adapun Gross NPF UUS tercatat masih sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi dari Gross NPL BBTN di level 3,7 persen.
Di tengah potensi tekanan kinerja ini, Suria melihat valuasi BBTN saat ini tetap menarik. Samuel Sekuritas Indonesia pun mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN. "Namun potensi pengalihan bisnis syariah membuat kami menurunkan TP menjadi Rp 2.200 (0.9x PBV 22F)," jelas Suria.
Suria mengatakan saham BBTN masih memiliki prospek yang positif didukung kinerja perseroan yang semakin membaik. BBTN mencatatkan kenaikan laba bersih sepanjang 2021 sebesar 48,3 persen yoy menjadi Rp 2,4 triliun. Sedangkan laba bersih pada kuartal IV 2021 tumbuh 78,4 persen yoy menjadi Rp 860,9 miliar.
Kredit perseroan sepanjang 2021 tumbuh 5,7 persen yoy dengan DPK tumbuh 6,0 persen yoy. Pertumbuhan kredit didorong oleh KPR subsidi yang tumbuh 8,3 persen yoy dan KPR non subsidi yang tumbuh 4,1 persen yoy. Selain itu kredit non perumahan tumbuh 18,5 persen yoy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
