REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan ada sejumlah alasan di balik peristiwa kalap belanja masyarakat dalam membeli minyak goreng satu harga.

Tulus menilai kondisi ini merupakan bentuk kesalahan strategi marketing pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Tulus mengatakan pemerintah seharusnya lebih cermat dalam melihat situasi perilaku konsumen. 

"Ini kegagalan pemerintah dalam membaca perilaku konsumen Indonesia," ujar Tulus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Dari sisi konsumen, ucap Tulus, perilaku kalap belanja juga merupakan fenomena yang anomali dan cenderung sikap yang egoistik dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Terkait hal ini, menurut keterangan Aprindo, lanjut Tulus, stok minyak satu harga makin menipis. 

"Seharusnya pemerintah membatasi pembelian, misalnya konsumen hanya boleh membeli satu bungkus atau satu liter saja," ucap Tulus.

Tulus menyebut kesalahan strategi tidak akan mampu menyelesaikan persoalan terhadap minyak goreng. Menurut Tulus, pemerintah seharusnya mampu bekerja lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan minyak goreng secara lebih menyeluruh.

"YLKI menduga intervensi pemerintah dalam harga minyak goreng tidak akan efektif, sebab salah strategi. Tidak menukik pada hulu persoalan yang sebenarnya, yakni adanya dugaan praktik kartel di pasar minyak goreng," kata Tulus menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika