REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Reform on Economics (CORE) menilai, pertumbuhan ekonomi kuartal tiga 2021 akan menjadi penentu nasib laju ekonomi sepanjang 2021. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang mengalami spike pada dua minggu awal Juli 2021, bahkan secara umum penerapan PPKM darurat selama dua minggu terakhir belum mampu melandaikan kasus baru dari Covid-19.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan setiap hari Indonesia mencatatkan kenaikan kasus baru. Kenaikan ini berarti pemerintah perlu waktu yang lebih lama untuk penanggulangan penyebaran kasus Covid-19.

“Bahkan dalam kondisi seperti sekarang, bukan tidak mungkin peluang untuk ditambahnya masa berlaku PPKM darurat bahkan hingga Agustus,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Senin (12/7).

Menurutnya kondisi tersebut juga penentu tantangan yang lebih berat bagi proses pemulihan ekonomi pada tahun ini. Jika kasus Covid-19 sudah berhasil diturunkan pada Agustus namun upaya untuk mengembalikan aktifitas perekonomian memerlukan waktu.

“Berkaca dari proses pemulihan ekonomi pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi hanya bergerak marginal sejak mengalami kontraksi dalam pada kuartal dua 2021,” ucapnya.

Maka itu, dia menilai meskipun sudah direvisi, target pertumbuhan ekonomi 2021 masih cenderung terlalu optimis dengan range yang ditetapkan pemerintah. Pada angka pertumbuhan kuartal tiga 2021, dibatas bawah proyeksi pertumbuhannya akan berada kisaran dua persen.

“Untuk angka proyeksi sepanjang 2021 kami masih menghitung. Namun proses pemulihan ekonomi yang memerlukan waktu, bahkan setelah PPKM darurat selesai. Besar peluang target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah akan kembali meleset,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menambahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2021 masih bergantung penanganan pandemi khususnya seberapa ketat PPKM darurat dilakukan dan dilanjutkan.

“Pertumbuhan kuartal tiga 2021 diproyeksi walaupun positif kisaran satu persen sampai tiga persen dengan probabilitas dua persen. Konsumsi akan sangat bergantung kapan pelonggaran dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya jika PPKM darurat diperpanjang dua minggu maka belanja masyarakat akan kembali kontraksi. Pada kuartal tiga juga tidak ada event yang menunjang belanja beda dengan momen lebaran dan natal tahun baru.

“Kinerja ekspor terjadi divergensi dimana kenaikan harga komoditas tidak merata diseluruh jenis barang. Ada batubara yang naik 68 persen sejak awal tahun (year to date). Sementara emas turun minus 4,8 persen periode yang sama. Harga Karet juga turun di pasar ekspor sebesar minus 19,5 persen,” ungkapnya.

“Belanja pemerintah tampaknya tidak bisa diandalkan karena alami tekanan defisit dan rendahnya sisi penerimaan pajak. Pemerintah justru ada tren berhemat pada kuartal ketiga,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika