REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki target pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan pada tahun ini. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan salah satu tujuan Holding BUMN Industri Pertahanan untuk menggabungkan kekuatan BUMN di bidang industri pertahanan supaya lebih fokus dan kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) nasional.  

Hal tersebut diungkapkan Pahala dalam Focus Group Discussion (FGD) Chapter II BUMN Industri Pertahanan yang mengangkat tema "Menjawab Tantangan Kebutuhan Pemenuhan Alpalhankam Nasional melalui Proses Elaborasi atas Regulasi dan Kebijakan Terhadap Rencana Pengembangan Kemampuan dan Ekosistem Industri Pertahanan Nasional". Acara ini diselenggarakan secara hybrid melalui daring dan tatap muka di Kampus PT Dahana (Persero) Subang pada Kamis (10/6).

"Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan memberikan manfaat tidak hanya bagi BUMN anggota, negara atau pemerintah, tapi juga para pemangku kepentingan lainnya dan ekosistem pertahanan secara keseluruhan," ujar Pahala.

Sementara itu, Wamenhan dalam keynote speechnya yang disampaikan Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan. Menurut Donny, Kementerian Pertahanan terus memberikan dukungan untuk rencana Induk Klaster Indhan ini.

"Dukungan juga dalam bentuk peningkatan skala dan penguatan posisi di pasar alpalhankam nasional dengan mengutamakan penggunaan produk buatan BUMN Indhan yang berkualitas," ungkap Donny.

FGD yang dikemas dalam Indonesia Defence Club (IDC) Ini juga menghasilkan kesepahaman yang ditandatangani para pemangku kepentingan seperti KKIP, Kemhan, Kemenko Marves, LIPI, Univesitas Pertahanan dan para Direktur Utama BUMN Industri Pertahanan.

Ketua Organizing Committee BUMN Industri Pertahanan Bobby Rasyidin mengatakan kesepahaman ini sangat penting untuk memuluskan cita-cita kemandirian industri pertahanan Indonesia. Menurut Bobby, dengan strategic holding, BUMN Industri Pertahanan akan mampu meningkatkan kemampuan secara bisnis maupun teknologi untuk memenuhi kebutuhan alpalhankam nasional. 

"Selain itu, BUMN Industri Pertahanan juga memiliki pengalaman dan kemampuan berkolaborasi dengan swasta," ucap Bobby.

Staff Ahli Wamenhan Andika mengatakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan peraturan mengenai industri pertahanan perlu ada satu program bersama yang konkrit di setiap matra sebagai pilot project untuk implementasi harmonisasi Industri Pertahanan.

"Melalui pembentukan holding, industri pertahanan akan berada di bawah brand yang baru yaitu Defend ID. Dengan brand image yang baru, diharapkan Industri Pertahanan akan mampu menunjukkan kapabilitasnya dalam menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi," kata Andika.

Rangkaian FGD ini merupakan langkah BUMN Industri Pertahanan untuk berkonstribusi lebih terhadap pemenuhan  alpalhankam secara berkelanjutan sehingga, Industri Pertahanan Nasional semakin mandiri dan maju, serta dapat membantu meningkatkan perekonomian Nasional melalui nilai tambah dari hasil produksi Industri Pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika