REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM meminta tambahan suntikan dana dari pemerintah untuk mengejar target rasio elektrifikasi (RE) 100 persen pada tahun depan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan program RE diharapkan dapat rampung pada 2022 mendatang.

Adapun, saat ini realisasinya mencapai 99,28 persen pada Maret 2021. "Kami mohon bantuan kalau PMN untuk PLN bisa ditambah dan tentu saja kami akan ikut kawal agar pemanfaatan sesuai agenda," kata Rida saat rapat bersama DPR kemarin.

Rida mengungkapkan dengan target yang ada, maka kebutuhan investasi untuk program RE mencapai Rp 12,02 triliun. Dengan alokasi PMN yang hanya sebesar Rp 5 triliun maka bukan tak mungkin proyek RE bakal mengalami pemunduran jadwal.

Selain kebutuhan investasi untuk proyek RE 100 persen nasional untuk melistriki 542.124 Rumah Tangga, pemerintah juga membutuhkan investasi untuk RE PLN 100 persen pada 203 sebesar Rp 7,51 triliun dan di 2024 sebesar Rp 7,68 triliun. Program ini meliputi pengalihan 1,33 juta RT berlistrik non-PLN dan 363,22 ribu RT berlistrik LTSHE agar menjadi pelanggan PLN.

Selain itu, terdapat juga kebutuhan investasi mencapai Rp 3,94 triliun untuk program peningkatan mutu pelayanan untuk memastikan nyala listrik 24 jam di 290 lokasi. Secara total kebutuhan investasi listrik kedesaan ini mencapai Rp 31,15 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan upaya mendorong desa berlistrik juga masih terus dilakukan PLN.  Berdasarkan kajian dari Kementerian ESDM maka dibutuhkan pendanaan hingga Rp 31 triliun untuk dapat menuntaskan program desa berlistrik di seluruh Indonesia.

"Kalau PMN kita Rp 5 triliun dan hanya Rp 1 triliun untuk listrik desa dan Rp 4 triliun untuk lain-lain itu butuh 31 tahun untuk (listrik desa) bisa selesai. Mohon dukungan listrik desa kita besarkan sehingga kita bisa listriki dengan cepat," ucap Zulkifli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika