REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan sampai saat ini pemerintah bersama PLN masih membahas terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Hal ini dilakukan untuk mendorong porsi EBT yang lebih besar dan mempercepat target rasio elektrifikasi 100 persen.

Rida menjelaskan nantinya di RUPTL yang baru ini akan lebih banyak memuat proyek proyek EBT. Bahkan di RUPTL ini juga akan menyetop pembangunan PLTU baru.

"Jadi ini namanya akan jadi RUPTL Green. Kita nggak terima lagi usulan pembangunan PLTU, kecuali yang memang sudah berkontrak. Kita tinggal lanjutkan saja PLTU yang memang sudah berkontrak," ujar Rida di Komisi VII DPR RI, Kamis (27/5).

Rida juga menjelaskan dalam RUPTL Green ini akan memuat banyak proyek seperti PLTS. "PLTS didorong lebih banyak karena harganya cenderung turun dan memanfaatkan waduk sehingga potensi risiko terkait pengadaan lahan gak banyak," tambah Rida.

Selain itu, untuk PLTP dan PLTA saat ini proyek yang sudah berkontrak akan dievaluasi lagi. Rida mengatakan, evaluasi ini untuk merealistiskan pembangunan dua jenis pembangkit ini.

Selain itu, untuk bisa membuat indonesia lebih ramah lingkungan, dalam RUPTL yang baru juga memuat soal rencana mengkonversi PLTD menjadi proyek proyek EBT yang sesuai dengan potensi di daerah.

"Selain itu, untuk bisa membuat PLTU lebih ramah lingkungan kita juga genjot program co-firing batubara dengan biomassa," ujar Rida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika