REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk melakukan sinergi dengan pihak swasta terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kerja sama juga bisa dilakukan dengan sesama perusahaan negara atau BUMN. 

"Sinergi dengan melakukan tugasnya terus melihat dalam jalani penugasan bisa tingkatkan kerja sama dengan swasta terutama BUMN yang bisa lengkapi dari modalitas tersebut. Jika SMI yang masuk dengan ekuitas, maka bisa kerja sama dengan pihak swasta lain dari sisi penjaminan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/4).

Menurutnya kerja sama dengan BUMN dan swasta diperlukan karena PT SMI tak bisa hanya mengandalkan aliran dana dari pemerintah dalam menjalankan penugasannya. Namun juga perlu tambahan dana lain.

"Memang dalam kondisi pandemi ini harus pemerintah yang duluan, harus landasan APBN, namun harus tetap pikirkan bagaimana libatkan swasta," ucapnya.

Suahasil menyebut cara lain yang kini juga sudah diarahkan pemerintah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini direalisasikan dengan program pemberian pinjaman ke pemerintah daerah.

"PT SMI juga kami tugaskan untuk pinjaman PEN ke daerah, tapi perlu ada pemahaman terkait kualitas proyek," ucapnya.

Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena pembangunan infrastruktur mau tidak mau harus tetap digenjot di dalam negeri, meski di tengah pandemi. Sebab pembangunan infrastruktur bisa menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi itu sendiri.

Baca juga : TMII dari Ibu Tien Hingga Kembali ke Pemerintah

Dalam hal ini, lanjutnya, SMI bisa berperan dalam mengurangi ketimpangan saat pandemi melalui proyek infrastruktur yang berjalan. "Ketimpangan dalam konteks pendapatan, SMI seyogyanya mengembangkan infrastruktur mana yang bisa kurangi ketimpangan masyarakat dan daerah," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika