REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mencatat realisasi digitalisasi nozel memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Untuk bisa memaksimalkan pendataan penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas meminta Pertamina untuk mencatatkan secara manual.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan dari serangkaian alat yang saat ini sedang dipasang oleh Pertamina sebenarnya tidak secara langsung mendata siapa-siapa saja pengkonsumsi BBM bersubsidi. Saat ini Pertamina baru memasang ATG dan mesin EDC yang terhubung ke sistem Telkom.
"Kucinya bukan di ATG dan EDC, tapi catat nopol dgn CCTV. Nah ini blm ada dikontrak kerja sama pertamina," ujar Ifan di Komisi VII DPR RI, Rabu (27/1).
Untuk itu, kata Ifan memang sebaiknya selama belum ada CCTV yang langsung bisa mendeteksi nomer polisi kendaraan maka Pertamina mencatatkannya secara manual. Sayangnya, kata Ifan Pertamina belum mengindahkan usulan BPH ini.
"Hari ini, ATG tu gak jalan juga. Bukan cuman EDC yang ngedata aja. Pencatatan nopol itu yang penting. Belom ada cctv analytic. Jalan tenganya, Pertamina catat semua nopol. Tapi apa? Sampai akhir desember. pencatatan itu baru 24 persen yang dicatat beneran. Yang lain kemana?" ujar Ifan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
