REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor perkeretaapian lebih efektif dan efisien.
"Hal ini penting mengingat peran vital transportasi kereta api dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat rapat koordinasi (rakor) BPH Migas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume tahun 2025 di Garut, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).
Menurut Erika, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, sesuai tugas dan fungsinya, BPH Migas memiliki amanat untuk melakukan pengaturan serta pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi maupun BBM kompensasi.
Salah satunya, dengan menetapkan kuota BBM subsidi untuk konsumen pengguna, termasuk sektor perkeretaapian sebagai transportasi khusus.
"BPH Migas melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat volume. Saat ini sudah mendekati triwulan keempat, jadi kami bersama-sama menghitung kebutuhannya. Juga mengevaluasi penyaluran BBM subsidi oleh KAI selama 2024 hingga pertengahan 2025," paparnya.
Dari hasil evaluasi, KAI dinilai sudah memanfaatkan BBM subsidi dengan baik.
Namun, Erika menilai perlu ada konsolidasi data yang lebih kuat antara BPH Migas dan KAI untuk memastikan jumlah BBM subsidi yang dibutuhkan sesuai kondisi riil di lapangan.
Penggunaan BBM subsidi oleh KAI terbagi dalam beberapa layanan, mulai dari kereta penumpang, kereta peti kemas, kereta parsel, kereta semen, hingga kereta klinker.
Ragam kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan setiap tahunnya.
Rakor juga membahas perlunya perencanaan tambahan kebutuhan BBM subsidi oleh KAI.
Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang akan mengalihkan sebagian angkutan logistik darat yang melebihi batas muatan ke moda transportasi kereta api.
Perencanaan yang baik dan langkah efisiensi dalam pemanfaatan BBM subsidi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga standar operasional agar layanan kereta tetap prima, aman, serta terjangkau melalui skema public service obligation (PSO).
"KAI mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali karena tanpa adanya dukungan BPH Migas untuk menyalurkan BBM subsidi kepada kami, tidak mungkin KAI dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik," ujarnya.
Bobby menambahkan KAI terus berupaya menggunakan BBM subsidi secara efisien. Salah satunya dengan penerapan Sistem Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).
Ia berharap BPH Migas dapat turut melakukan monitoring terhadap program ini agar penyaluran BBM subsidi semakin efisien, terukur dan tepat sasaran.
Selain rakor, kegiatan juga dilanjutkan dengan monitoring lapangan di Stasiun Kereta Api Garut, Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung implementasi pemanfaatan BBM subsidi pada operasional PT KAI.
Turut hadir dalam acara ini sejumlah Anggota Komite BPH Migas yakni Abdul Halim, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas, serta Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.
Sementara itu, dari PT KAI hadir juga Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha Rafli Yandra dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Atih Nurhayati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika