REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif untuk mengantisipasi situasi ekonomi global yang diliputi tantangan saat ini. Khususnya terkait penyebaran virus corona yang cepat dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi beberapa negara, termasuk Indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Arif Baharudin mengatakan, ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi. "Sehingga pada kuartal I sudah diarahkan akan ada pendorong konsumsi belanja negara, maka kita bisa mengupayakan untuk mendorong sisi konsumsi rumah tangga," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (14/2).
Arif menambahkan, ekonomi Indonesia cenderung stabil di tengah peningkatan tekanan ekonomi global akibat penyebaran wabah virus corona.
Wabah virus corona yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Peristiwa ini diperkirakan berdampak pada perekonomian dunia, terutama pada perekonomian China sebagai sumber penyebaran virus.
Beberapa institusi melihat, apabila penyebaran wabah virus corona berlangsung cukup lama dan terus menghambat aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi China sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia dapat terus tumbuh melambat.
Arif menjelaskan, tekanan ekonomi China berpotensi memberi efek limpasan ke negara-negara mitra termasuk Indonesia melalui beberapa transmisi seperti sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi.
Meskipun perhitungan proyeksi masih diliputi ketidakpastian, institusi-institusi memperkirakan bahwa dampak pada ekonomi Indonesia tidak sebesar negara-negara lain. Misalnya, Thailand, Malaysia, Vietnam, atau Singapura yang mempunyai hubungan lebih besar terhadap ekonomi China.
Beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah mempercepat realisasi belanja Kementerian/Lembaga, terutama belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), serta belanja non operasional.
Selain itu, mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung, seperti percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika). Pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menstimulasi sektor pariwisata.
Berikutnya, mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Misal, belanja infrastruktur di pusat dan daerah.
Keempat, mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali. Terakhir, mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika