REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Kota Tasikmalaya mencatat, selama 2019 defisit dalam hal kebutuhan pangan. Selama satu tahun, produksi padi di Kota Tasikmalaya tak bisa mencukupi kebutuhan warga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, selama 2019 produksi padi defisit sekira 21 ribu ton. Artinya, produksi padi di Kota Tasikmalaya belum bisa memenuhi kebutuhan warga.
"Karena itu produktivitas kita harus ditingkatkan," kata dia, Jumat (3/1).
Ia mengatakan, pihaknya telah membuat rencana kerja untuk 2020. Targetnya, petani harus bisa meningkatkan hasil produksi pertanian, kualitas hasil, dan meningkatkan daya saing. Sebab, kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya dinilai sangat tinggi. Sedangkan produksi pertanian masih minim.
Menurut dia, peningkatan produksi pertanian mesti ditingkatkan agar Kota Tasiknalaya tidak ketergantungan ke daerah lain untuk memenuhi produksinya. Tedi menyebutkan, ada beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produksi hasil pertanian. Pertama, dinas akan fokus untik mengoptimalisasi sarana dan prasarana penunjang, seperti alat pertanian, saluran irigasi, jalan pertanian, dan lainnya.
Kedua, lanjut dia, sistem pengelolaan pertanian juga mesti diperbaiki. "Mulai dari intensifikasi, mitigasi, divertifikasi, dan teknologi, juga harus dtingkatkan. Juga dukungan dana dan regulasi," kata dia.
Selain itu, Tedi mengatakan, sumber daya manusia (SDM) para petani juga harus disiapkan untuk menghadapi perkembangan teknologi. Untuk itu, pihaknya akan merekrut tim penyuluh yang paham penggunaan teknologi dari generasi milenial, agar bisa mengajarkan para petani dalam pengaplikasiannya.
"Jangan ketinggalan jaman. Kita juga akan terus fasilitasi para pelaku pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita latih dan bimbing," ujar dia.
Terkahir, dinas juga akan menjalin kerja sama dengan pengusaha pertanian untuk distribusi produksi. Jangan sampai, kata dia, hasil pernainan sudah melimpah dengan kualitas baik, tapi tidak tertampung.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya sangat fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di sektor ketahanan pangan. Hal itu dibuktikan dengan anggaran yang meningkat untuk pertanian, dari sebelumnya Rp 21 miliar pada 2019 yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, menjadi Rp 25 miliar pada 2020.
Tedi menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi terkait fungsi lahan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. "Fungsi lahan memang tak bisa dihindari sesuai perkembangan. Karena itu, regulasi harus disiapkan agar perumahan tidak semena-mena membangun di area hijau yang diperuntukkan ke pertanian," kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, saat ini total lahan pertanian di wilayahnya masih terdapat sekira 12 ribu hektare. Pemkot Tasikmalaya juga menyiapkan sekira 855 hektare untuk lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B).
"Artinya meski kita bukan kota agrobisnis, pertanian harus tetap diperhatikan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika