Kamis 28 Nov 2019 15:56 WIB

Jokowi Protes Diskriminasi Sawit ke Dewan Bisnis Uni Eropa

Indonesia tengah melakukan negosiasi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) berbincang dengan delegasi EU-ASEAN Business Council di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) berbincang dengan delegasi EU-ASEAN Business Council di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima rombongan Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN di Istana Merdeka, Kamis (28/11). Salah satu poin penting yang disampaikan dalam sambutan Jokowi adalah protes tentang diskriminasi Eropa terhadap produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. Jokowi keberatan atas kebijakan pembatasan produk sawit dari Indonesia yang tak bisa masuk pasar Eropa.

"Sawit Indonesia terus mendapat diskriminasi dari sisi kebijakan dan perusahaan Eropa yang menafikan informasi yang disampaikan produsen sawit Indonesia. Produsen kita pun tak mendapat perhatian dari Uni Eropa," kata Jokowi saat menerima rombongan yang dipimpin Ketua Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, Donald Kanak, di Istana Merdeka.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berdiam diri terhadap bentuk diskriminasi yang diterima produsen minyak kelapa sawit nasional. Ia menyampaikan, negosiasi yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa (EU-CEPA) akan dilanjutkan.

"Minyak kelapa sawit tentu menjadi bagian dari perjanjian ini. ASEAN dan Uni Eropa telah membentuk kelompok kerja terkait CPO. Saya harap langkah ini memberikan solusi atas isu minyak kelapa sawit," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Uni Eropa melakukan pembatasan penggunaan produk turunan CPO sebagai bahan baku biodiesel atau biofuel. Bahkan Parlemen Uni Eropa telah menyetujui rencana phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah mulai 2021.

Kebijakan pembatasan penggunaan CPO untuk bahan baku biodiesel di negara-negara anggota Uni Eropa ini tertuang dalam perubahan regulasi Renewable Energy Directive (RED). 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement