Selasa 29 Jul 2025 19:36 WIB

AHY Siapkan Regulasi untuk Perluasan Kereta Cepat Hingga Surabaya

Moda transportasi ini akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan.

Kereta cepat datang dari arah Jakarta di Stasun Kereta Cepat Padalarang kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Foto: Republika/Edy Yusuf
Kereta cepat datang dari arah Jakarta di Stasun Kereta Cepat Padalarang kabupaten Bandung, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia sedang menyiapkan kerangka regulasi baru terkait perluasan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta, Bandung hingga ke Surabaya.

"Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang tegas untuk memperluas jalur kereta cepat Jakarta, Bandung hingga Surabaya," kata Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 bertajuk Railway Transformation for Innovation and Sustainable Development yang diselenggarakan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Menurut AHY, arahan kepala negara bukan hanya sebatas perpanjangan jalur kereta cepat. Namun, lebih dari itu, ide ini mencerminkan visi untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui mobilitas yang lebih cepat, bersih dan lebih terintegrasi.

"Kunci dari visi ini adalah memperkuat koridor Bandung-Surabaya," ujarnya

Ia mengatakan apabila nantinya proyek kereta cepat Jakarta, Bandung dan Surabaya terwujud maka otomatis akan berdampak positif terhadap banyak aspek terutama perekonomian. Moda transportasi ini akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi.

"Tentu saja menghasilkan manfaat ekonomi dengan menghubungkan kota-kota, industri, dan pelabuhan di seluruh Pulau Jawa," kata dia.

Di saat bersamaan, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur moda transportasi tidak hanya terfokus pada jalur darat. Namun juga meliputi transportasi udara maupun laut. Hal ini ditujukan agar konektivitas transportasi yang inklusif dapat diimplementasikan.

"Masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat bergantung pada seberapa baik kita mengintegrasikan sistem transportasi darat dan laut," ujarnya.

Apalagi, kata dia, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal atau bermukim di wilayah pesisir. Artinya, pembangunan maritim bukanlah hal yang sekunder namun menjadi sentral bagi pertumbuhan nasional.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement