REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi permintaan penurunan harga avtur oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan belum ada rencana koordinasi dengan Menhub Budi Sumadi Karya mengenai penurunan avtur.
Hal ini lantaran posisi Menteri BUMN Erick Thohir yang hingga saat ini masih melakukan kunjungan kerja di Korea Selatan (Korsel). Arya menyampaikan koordinasi mengenai hal ini akan segera dilakukan Erick begitu tiba di Indonesia.
"Belum koordinasi sama menhub. Pak menteri (BUMN) masih di Korsel. Setelah turun (di Jakarta) baru bisa ngomong," ujar Arya di ruang media Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (26/11).
Arya menambahkan, Kementerian BUMN akan mendengar penjelasan dari PT Pertamina (Persero) mengenai hal ini. Kementerian BUMN ingin mengkaji lebih dalam mengenai apa yang bisa dilakukan Pertamina untuk menurunkan harga avtur.
"Efisiensi (Pertamina) akan ditanya. Tapi jangan suka-suka harga kalau akibatnya Pertamina drop ya tidak bisa juga. makanya semua tergantung pada apakah Pertamina bisa efisiensi berhubungan avtur, kalau bisa ya turunin, kalau enggak ya gimana dong," ucap Arya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan membahas penurunan haga avtur dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Budi mengatakan jika harga avtur juga tak turun, dia berencana akan memberikan kesempatan kepada swasta menjual avtur.
"Bahwa sambil menunggu rebalancing (harga avtur), kami memberikan kesempatan ke operator lainnya," kata Budi saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (25/11).
Untuk melakukan rencana tersebut, Budi mengatakan akan meminta keputusan Menteri BUMN. Dengan begitu, Budi mengharapkan tidak akan lagi terjadi monopoli penjualan avtur.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan selama ini penjualan avtur yang dilakukan sudah sesuai regulasi. Basuki mengatakan penjualan avtur yang dilakukan Pertamina juga sudah sesuai dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Kesempatan bisa kepada siapapun yang bisa memenuhi syarat BPH Migas untuk memasarkan avtur di Indonesia. Pertamina yang masih satu-satunya melayani kepada seluruh pelanggan maskapai di Indonesia," jelas Basuki.
Basuki memastikan di hampir 65 bandara, Pertamina memiliki depo pengisian avtur pesawat baik untuk domestik dan internasional. Dia menegaskan hal tersebut juga didukung oleh infrastruktur dari Sabang sampai Marauke.
"Kami didukung oleh lima kilang Pertamina di Dumai, Plaju, Balongan, dan sebagainya. Produksi avtur hampir 68 depo pengisian di seluruh Indonesia," tutur Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
