Rabu 04 Sep 2019 13:29 WIB

KKKS Diminta Lakukan Efisiensi Biaya Produksi Migas

Penggunaan teknologi terkini bisa menekan biaya produksi migas

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (kedua kanan), Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA) Louise M McKenzie (kedua kiri), Bij Agarwal (kanan) dan Plt Dirjen MIgas Kementerian ESDM Joko Siswanto (kiri) membuka Konvensi dan Pameran IPA ke-43 Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (kedua kanan), Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA) Louise M McKenzie (kedua kiri), Bij Agarwal (kanan) dan Plt Dirjen MIgas Kementerian ESDM Joko Siswanto (kiri) membuka Konvensi dan Pameran IPA ke-43 Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan efisiensi untuk menekan biaya produksi dan biaya eksplorasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat ketidakpastian harga minyak dunia dan gejolak politik secara global yang membuat harga minyak dan gas tidak ada yang bisa menentukan.

"Ini mekanisme pasar menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan dinamika politik global," ujar Jonan usai membuka Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (4/9).

Baca Juga

Menurut Jonan, yang bisa dilakukan KKKS adalah melakukan efisiensi biaya produksi atau biaya eksplorasi dengan cara menggunakan teknologi terbaru. Jonan meyakini KKKS besar seperti Exxon, Conoco, hingga Pertamina mampu menggunakan teknologi terkini guna menekan biaya produksi.

"Ini menggunakan teknologi up to date sehingga biaya produksinya lebih rendah, karena kalau kita lihat harga minya pernah 10 tahun yang lalu sampai 120 dolar AS per barel, sekarang 58 dolar AS per barel. Ini kan kita nggak bisa prediksi. Yg bisa kita lakukan melakukan efisiensi bisnis dan efisiensi biaya," ucap Jonan.

Jonan juga menyoroti soal tingkat eksplorasi di Indonesia yang belum maksimal atau baru setengah dari target yang hendak dicapai.  Kata Jonan, pemerintah selalu meminta komitmen eksplorasi dari KKKS saat adanya perpanjangan kontrak. Sejauh ini, kata Jonan, terkumpul komitmen pasti eksplorasi dari KKKS sebesar 2,5 miliar dolar AS.

"Jadi ini disediakan sendiri oleh pelaku, coba Anda (KKKS) lakukan eksplorasi. Ya memang harus ada izin, tapi itu gampanglah. Yang penting komitmen eksplorasi, karena memang baru kurang lebih separuh yang sudah dieksplorasi," lanjut Jonan.

Jonan menyebutkan komitmen eksplorasi sebesar Rp 2,5 miliar dolar AS akan mulai dikerjakan pada tahun ini di berbagai wilayah kontrak di Indonesia, termasuk Indonesia timur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement