REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekesalannya karena realisasi nilai investasi yang jeblok pada 2018 lalu. Saat memberikan sambutan Rakernas Investasi 2019 di ICE BSD pada Selasa (12/3) pagi tadi, Jokowi menyampaikan pemikirannya bahwa ada yang salah dalam tata kelola perizinan investasi di Tanah Air.
Meski sejumlah terobosan sudah dilakukan dalam memangkas rantai perizinan, Jokowi mendorong jajarannya untuk bisa menggaet lebih banyak lagi investasi, khususnya di sektor hilir. "Kita paling geregetan. Ngerti kekurangan, kesalahan, dan jalan keluar, namun kita enggak bisa tuntaskan masalah yang ada. Tapi, ini saya akan mulai lihat. Pasti ada yang enggak benar di titik tertentu dan saya pastikan akan menemukan," kata Presiden di Tangerang Selatan, Selasa (12/3).
Menimpali anjloknya realisasi investasi tahun lalu, Presiden meminta pemerintah daerah agar tak pikir panjang dalam mengizinkan investor yang mau membangun industri hilir sebuah komoditas. Presiden bahkan meminta pemda "menutup mata" dan langsung memberikan izin apabila ada investor yang mau melakukan hilirisasi produk terhadap komoditas unggulan.
Misalnya, pendirian pabrik ban atau sarung tangan di Sumatra Selatan yang cocok sebagai produsen karet, atau pendirian pabrik pengolahan sawit di Sumatra Barat sebagai penghasil CPO.
Desakan Jokowi kepada pemda agar tak mempersulit investor muncul setelah kinerja investasi tahun 2018 jeblok. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, total realisasi investasi asing (PMA) tahun 2018 sebesar Rp 392,7 triliun. Angka itu turun 8,8 persen dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.
Padahal, menurut Jokowi, anjloknya investasi dan kinerja ekspor adalah dua hal ganjalan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu. "Bupati, wali kota, kalau ada investor industri apa pun, tutup mata, beri izin. Yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah, beri izin, namun juga kawal. Tunjukkan, kalau mau beli lahan, tunjukkan lahannya di mana," ujar Jokowi.
Jokowi menekankan, pemda perlu menggelar karpet merah bagi siapa pun investor yang serius mau membangun industri hilir dan peningkatan nilai tambah di daerah. Misalnya saja soal pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) bagi investor baru.
Jokowi meminta pemda mempercepat pengurusan IMB dari yang sebelumnya butuh waktu berpekan-pekan menjadi hitungan hari saja. Bahkan, Presiden juga meminta pemda lebih dulu menerbitkan surat izin usaha perdagangan (SIUP), baru kemudian menerbitkan IMB.
"Substitusi barang impor harus diberikan prioritas supaya neraca dagang kita semakin baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
