REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang cukup kuat dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Khususnya, dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang akan diadakan dua bulan mendatang.
Sri mengaku terkejut dengan kondisi ekonomi menjelang pesta rakyat lima tahunan ini. Sebab, di beberapa negara, perekonomian mendekati pemilu akan cenderung melemah.
"Tapi, ekonomi kita kuat, agak exceptional sih. Anda mungkin tidak menyadarinya," ujarnya di hadapan ratusan pengusaha dalam acara Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Jakarta, Selasa (19/2).
Salah satu indikator ekonomi kuat yang disebutkan Sri adalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sehat. Pada sejumlah negara tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, seringkali justru harus menghadapi APBN berdarah-darah. Penyebabnya, kebijakan mereka yang terlalu populis.
Tapi, tidak ingin terlalu terlena dengan kondisi ekonomi saat ini, Sri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ekonomi agar terus sehat dan kredibel. Di antaranya dengan menganjurkan pengusaha untuk memanfaatkan insentif yang sudah ditawarkan oleh pemerintah dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk komoditas impor tujuan ekspor.
Selama APBN kuat dan sehat, Sri menginginkan jajarannya dapat mendesain insentif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, ia meminta saran maupun feedback dari pengusaha.
"Tapi, saya ingin jumlah kesempatan kerja terus diperluas, investasi nambah dan ekspor semakin tinggi," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sri menekankan, instrumen fiskal harus bersifat agile, lincah dan membantu dunia usaha. Tapi, mereka juga tidak boleh membuat APBN bekerja terlalu keras, kemudian sakit sendiri. Untuk dapat membantu pembangunan ekonomi dan dunia usaha, APBN juga harus sehat.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan, kunci utama dari sinergitas antara pemerintah dan pengusaha adalah kepercayaan. Pemerintah komitmen memberikan insentif yang mampu memudahkan dunia usaha dan pengusaha juga harus mampu berkomitmen membantu pertumbuhan ekonomi melalui investasi, ekspansi dan pajak.
"Dengan kepercayaan, pajak dapat terkumpul dengan sendirinya," ucapnya.
Suahasil memastikan, pemerintah tidak akan sekadar memungut dan mengumpulkan pajak dari dunia usaha, juga memberikan insentif pajak. Ada berbagai macam yang diberikan. Dalam konteks pajak penghasilan, ada tax holiday dan tax allowance.
Bea masuk ditanggung pemerintah juga diberikan di beberapa sektor seperti pertambangan dan alat berat. Selain itu, ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan negara yang dibebaskan.
Spesifik sektor turut diberikan kemudahan. Suahasil memberikan contoh sektor hulu migas yang mendapatkan insentif pajak, bersama dengan panas bumi, sektor keuangan dan berbagai macam proses merger.
Kini, pemerintah tengah menyiapkan super deduction tax agar swasta mau terlibat aktif dalam dunia vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Insentif PPN juga terus dilakukan, termasuk PPN ekspor jasa dan barang lain yang kini sedang diusulkan.
"Yang penting, di sektor industri, kita siapkan insentif program peningkatan di sektor manufaktur," ujar Suahasil.
Suahasil menilai, peranan dari kebijakan fiskal akan berpengaruh pada ekonomi secara makro. Sebab, dunia usaha akan terus ekspansi hingga menambah lapangan kerja dan menekan tingkat kemiskinan maupun pengangguran.
Pada dua bulan jelang pemilu saat ini, Suahasil menilai, Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang baik. Investasi masih terus berjalan, sehingga mampu menjadi modal bagi dunia usaha. "Setelah pemilu, kami harapkan dapat meningkat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika