REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mendorong penguatan branding produk perhiasan Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah saat ini untuk meningkatkan nilai ekspor guna memperkuat struktur pereknomian nasional.
“Kami memberikan tantangan kepada para anggota Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata Indonesia (APEPI) untuk secepatnya menciptakan branding perhiasan asli Indonesia yang lebih kompetitif di pasar internasional," kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam siaran pers, Ahad (28/10).
Menurut Gati, perhiasan merupakan salah satu komoditas andalan yang cukup berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor nasional. Kementerian Perindustrian mencatat, pada 2017 ekspor perhiasan menyumbang sebesar 2,7 miliar dolar AS. Sementara hingga September 2018, nilai ekspor perhiasan sudah mencapai 1,4 miliar dolar AS.
Untuk menggenjot nilai ekspor perhiasan nasional, Kementerian Perindustrian telah melakukan inisiasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar produk perhiasan dari Indonesia tidak terkena tarif bea masuk di negara tujuan ekspor. Misalnya ke Turki dan Dubai sebagai negara yang potensial.
Gati mengatakan, ekspor perhiasan Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk ke sana sebesar 5 persen ke Dubai dan Turki. Sedangkan Singapura dikenakan bea masuk 0 persen ke Dubai. Menurutnya, Singapura bisa mendapatkan bea masuk 0 persen ke Dubai karena antara kedua negara memiliki perjanjian free trade agreement (FTA). Sementara Indonesia dengan Dubai belum ada FTA.
"Kami akan berbicara dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan soal bea masuk tersebut, kami berharap dengan adanya FTA, tarif bea masuk 0 persen itu bukan hanya berlaku untuk perhiasan, tetapi juga komoditas lain," ujar Gati.
Gati menambahkan, Kementerian Perindustrian aktif memfasilitasi IKM perhiasan di dalam negeri untuk berpartisipasi pada pameran tingkat nasional dan internasional. Kemenperin memiliki program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing perhiasan nasional.
Diantaranya melalui pelatihan dan pendampingan tenaga ahli desainer, bantuan mesin dan peralatan khususnya di Unit Pelayanan Teknis (UPT), peningkatan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan produksi, serta perbaikan iklim usaha terkait dengan regulasi di bidang fiskal untuk kemudahan impor bahan baku.
"Harapannya, tentu agar memberikan dampak positif, baik bagi pelaku industri perhiasan maupun masyarakat secara umum, melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas," kata Gati.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan, industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan dalam memacu perekonomian di Jawa Timur. Sampai September 2018, nilai ekspor perhiasan dan permata dari Jatim sudah mencapai Rp 45 triliun.
Industri perhiasan di Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang positif. Pada 2016 tercatat mengalami pertumbuhan 12 persen dan pada 2018 diperkirakan masih berada di angka dua digit. Tahun lalu di Jawa Timur hanya ada 11 industri perhiasan skala besar dan menengah. Sementara tahun ini menjadi 26 perusahaan. Sedangkan, perusahaan skala kecil sebanyak 1.854 unit usaha.
Jumlah tersebut menandakan bahwa 50 persen industri perhiasan nasional ada di Jawa Timur. Setidaknya ada 11 kota/kabupaten yang berpotensi dalam pengembangan industri perhiasan dan aksesoris seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lamongan, Pasuruan, Lumajang dan Pacitan.
Soekarwo menambahkan, saat ini Jawa Timur menjadi kawasan kumpulan emas terbesar di Asia Tenggara. Hasil dari pengamatan satelit internasional ada 26 ribu hektare tambang emas antara Kabupaten Lumajang sampai Malang.
Kemudian 58 ribu hektare antara Tulungagung sampai Trenggalek, dan yang terbesar di Pacitan hingga 95 ribu hektare. "Jadi Jatim ini tempat yang baik karena bahan baku dan proses industri ada disini," ujar Soekarwo. Rizky Jaramaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
