REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko WIdodo kembali memperlihatkan ketidaksenangannya atas kondisi perekonomian Indonesia yang masih lemah. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dirasa tidak berdampak secara sistemik pada perbaikan mutu hidup masyarakat secara menyeluruh.
Keluhan ini disampaikan Joko Widodo (Jokowi) ketika dia didapuk untuk memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2018, di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pasific Place, Kamis (18/1) malam. Di hadapan para tamu undangan, Jokowi menekankan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya sudah baik, sayangnya hal ini belum berimbas secara nyata.
Jokowi mengatakan bahwa dia sudah sangat sering menyampikan data yang didapatkan dari berbagai sumber bahwa stabilitas moneter (keuangan) Indonesia bagus, fiskal juga baik, yang berarti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bagus. Defisit APBN mampu ditekan 2,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, nilai IHSG juga terus membaik, surplus neraca perdagangan pun meningkat secara perlahan. Cadangan devisa mencapai 130 miliar dolar, dan yang tak kalah penting adalah peningkatan peringat ease of doing businnes (EODB).
Perumpaan yang mulai sering diungkapkan Jokowi adalah manusia yang sehat tapi tidak bisa berlari. "Kolesterol baik, asam urat nggak ada, jantung baik, ginjalnya baik, dikit-dikit pernah masuk angin, dikit, tapi kenapa kita nggak bisa lari cepat. Ternyata setelah kita kejar secara detail masih ada masalah-masalah di lapangan," ujar Jokowi.
Jokowi pun memakai informasi yang ada bahwa kapasitas kredit saat ini mencapai Rp 640 triliun. Likuiditas pun angkanya capai Rp 626 triliun. Angka ini semuanya baik.
Namun, pertumbuhan kredit yang ditarget mencapai 10-12 persen justru hanya tumbuh 8,3 persen pada 2017. Pemberiaan kredit memang mesti ada kehati-hatian, tapi bukan berarti tidak optimis melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai optimisme yang telah dibangun hilang karena isu-isu yang bertebaran di media sosial.
Dia menjelaskan, banyak produk dagang dalam negeri yang kian melonjak harganya. Ini pun akan menunjukan bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik tahun demi tahun ke depan.
"Artinya lembaga-lembaga dunia tersebut yakin dengan masa depan Indonesia sekarang tinggal kita mau gimana, apakah mau jalan santai atau pengen cepat. Utamanya dalam menyerap pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan yang ada," kata Jokowi.
Permudah Kredit Untuk Masyarakat
Mantan Wali Kota Solo yang hobi blusukan dan bertemu rakyat di berbagai daerah ini mendapat infomasi bahwa masih banyak pelaku usaha, petani, nelayan, dan masyarakat kecil lain yang masih kesuiltan akses ke perbankan. Padahal Ketua OJK Wimboh Simbolon, menerangkan bahwa kondisi industri keuangan Indonesia dalam keadaan sehat. Industri keuangan pun tumbuh baik di sektor perbankan, asuransi, dan bursa saham. Tinggal bagaimana kondisi ini bisa mendorong ekonomi yang berkulitas.
"Contoh di perbankan kita asik mengumpulkan DPK (dana pihak ketiga), tapi kasih kreditnya susah. Untuk usaha mikro, ke usaha kecil, ke usaha menengah memang perlu lebih banyak tenaga dan pikiran, tapi itu yang mesti dilakukan," kata Jokowi.
Dalam mempermudah perkreditan tersebut, pemerintah dan OJK bisa saja menyiapkan kantor kas mikro walau hanya berukuran lima kali lima meter. Kantor ini bisa dimulai di pesantren yang memiliki bank wakaf mikro yang akan memberikan penjaminan mikro di pesantren. Tidak ada bunga, dan hanya terkena biaya administrasi tiga tiga persen.
Selama ini perbankan hanya terfokus memberikan pendanaan pada orang yang sama. Hasilnya penyebaraan kredit tidak merata. Padahal sudah seharusnya keberadaan industri perbankan adalah menghubungkan rakyat dengan perbankan. Itu adalah tugas.
Pria 56 tahun ini menuturkan, saat ini pemerintah telah menjalankan program sertifikasi tanah. Dengan sertifikat tanah yang resmi maka seharusnya petani yang mencoba melakukan pinjaman dana ke perbankan lebih dipermudah. Yang penting peminjaman kredit tersebut harus dipantau secara seksama. Jangan sampai juga tanah yang digadaikan hilang begitu saja. Semua pihak harus mengkontrol peminjaman dana dengan menggandaikan sertifikat tanah.
Pihak perbankan pun diminta tidak menunggu hanya duduk dikantor menunggu masyarakat datang. Perbakan harus turun dan menjemput bola.
Jokowi pun menyampaikan bahwa pemerintah saat ini akan terus mendorong kemudahan pendanaan kepada masyarakat dengan mendorong badan usaha milik negara (BUMN), BUMD, dan perbankan pusat serta daerah agar mencari model-odel pembiayaan alternatif, pembiayaan yang kreatif terutama untuk sektor infrastruktur. Untuk hal yang lebih makro, pemerintah telah melakukan sekuritisai, dan penerbitan Komodo Bond, dan skema konsesi terbatas yang akan segara digarap.
"Saya minta agar APBN ini lebih masuk ke masyarakat sehingga ini bisa dicari skema yang lain. BUMN perlu masuk lebih banyak ke pasar modal karena pasar modal sedang bagus-bagusnya. Daerah juga, Gubernur harus bisa menerbitkan obligasi daerah tapi pakai untuk membangun infrastruktur yang produktif sehingga bisa berikan return tiap tahun," pungkas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
