REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terluar, tertinggal, dan terbelakang (3T) untuk mempercepat pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan ratusan SPPG tersebut menjadi capaian fisik terbesar dalam skema MBG Gotong Royong yang masuk daftar quick wins organisasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). Ia hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan menegaskan bahwa kehadiran SPPG merupakan bentuk konkret dukungan dunia usaha terhadap agenda strategis pemerintah. “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini bukti komitmen Kadin dalam mendukung agenda nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan, dalam siaran pers dikutip pada Sabtu (21/11/2025).
Taufan menjelaskan SPPG menjadi simpul penting keberlanjutan MBG yang saat ini mencapai penyediaan sekitar 40 juta porsi setiap hari. Ia menilai intervensi tersebut memberi dampak terukur terhadap perbaikan gizi, penurunan stunting, serta penguatan ekosistem pangan melalui meningkatnya permintaan telur, ayam, dan susu.
Dalam paparannya, Taufan menekankan kebutuhan memperkuat rantai pasok nasional agar stabilitas pangan terjaga. Ia menilai skala MBG menciptakan efek pengganda besar karena kapasitas penyediaan pangan bergizi Indonesia telah melampaui sejumlah negara kawasan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pangan, energi, dan air sebagai fondasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2026.
Taufan turut memaparkan program lain yang dijalankan Kadin, mulai dari pembangunan dan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), penyediaan klinik gotong royong untuk layanan kesehatan komunitas, hingga percepatan digitalisasi UMKM. Seluruh inisiatif diarahkan memperkuat ekonomi masyarakat dari akar rumput dan memperluas peran dunia usaha dalam pembangunan nasional.