REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Menara Cowell, Jakarta, Selasa (15/8).
"Inklusi keuangan ini memerlukan tempat yang 'dedicated' untuk sekretariat dan rapat-rapat teknis supaya sinerginya lebih efektif," kata Darmin.
Ia menjelaskan bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 menghimpun banyak kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
SNKI bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Program kerja juga terdiri dari tujuh pilar, walaupun ada pilar yang keluar juga di reforma agraria, keluar juga di 'e-commerce'," kata Darmin.
Tujuh kelompok kerja yang dimaksud adalah kelompok kerja yang membidangi edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pelayanan sektor keuangan pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi, dan infrastruktur teknologi informasi keuangan.
"Kita perlu menghidupkan betul inklusi keuangan, apalagi dengan perkembangan teknologi dan produk keuangan, itu perlu mengambil langkah bersama supaya lebih konvergen bekerjanya," kata Darmin.
Implementasi SNKI yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen pada akhir 2019.
"Keuangan inklusif ini nanti semua orang dapat menikmati layanan keuangan, terutama bagi 40 persen masyarakat kelas bawah nanti akan ditingkatkan taraf hidupnya," kata Deputi Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang juga menjabat Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika