REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan mendongkrak tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal kedua 2018.
Selain tunjangan tersebut, kata Darmin, tingkat konsumsi rumah tangga secara normal memang akan meningkat pada periode tersebut. "Di kuartal kedua kan banyak event yang terjadi bukan hanya THR itu. Ada pilkada dan lebaran, jadi sebenarnya pertumbuhan kita di kuartal kedua itu lebih baik dari kuartal pertama," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (24/5).
Meski begitu, Darmin mengaku masih akan menghitung seberapa besar dampak dari pertumbuhan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sebelumnya, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, serta pensiunan dapat mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua 2018. Terlebih, ujarnya, PNS, TNI, Polri, serta pensiunan berjumlah sekitar 4 juta orang di Indonesia.
"Kalau setiap orang langsung membelanjakan THR-nya, konsumsi setidaknya tumbuh 5,2 sampai 5,3 persen di kuartal kedua 2018," ujar Bhima ketika dihubungi Republika, Rabu (23/5).
Baca: Pengusaha Ritel Sambut Gembira Kenaikan THR PNS
Bhima mengatakan, dorongan pada konsumsi tengah dibutuhkan. Hal itu karena konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 56 persen dari total ekonomi Indonesia.
Dengan momentum libur lebaran yang lebih panjang, peredaran uang ke daerah juga bisa meningkat. "Harapannya PNS lebih banyak belanja sehingga menggerakan penjualan di sektor ritel di daerah," katanya.
Meski begitu, ia menilai kebijakan tersebut juga memiliki kelemahan. Ia menjelaskan, dampak THR pada peningkatan konsumsi bisa mengecil jika tunjangan tersebut disimpan untuk dijadikan tabungan. Menurutnya, pegawai aktif maupun pensiunan bisa memiliki preferensi tersebut.
"Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei kepuasan konsumen Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) rendah ketika masyarakat menahan belanja karena ekspektasi harga energi makin mahal salah satunya BBM nonsubsidi," ujarnya.
Selain itu, Bhima menilai dampak dari kebijakan tersebut hanya akan bersifat temporer. "Dari sisi anggaran memang kebijakan pemerintah saat lebaran tahun ini cukup populis karena khawatir tanpa bantuan kenaikan THR daya beli bisa melambat dan estimasi pertumbuhan ekonomi stagnan di 5,1 persen," kata Bhima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
