REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menduga adanya permainan dan keterlibatan para kartel garam sehingga stok garam dalam negeri menipis sehingga pemerintah harus mengambil tindakan impor garam. Ia mengatakan kebocoran garam impor menjadi salah satu modus kartel garam sejak dahulu kala.
Melalui keterangan tertulisnya, Susi mengatakan kebocoran garam impor terjadi pada skema garam industri. Ia menjelaskan, kebocoran dilakukan para industri importir garam dengan cara impor melebihi kapasitas produksi mereka. Hal ini membuat mereka menjadi trader dan akhirnya garam industri bocor kepada pasar konsumsi.
"Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka. Dari dulu impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta ton namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk pada saat petambak panen dan harga petambak jadi jatuh," ujar Susi, Selasa (1/8).
Susi menjelaskan untuk garam konsumsi sendiri memang menjadi tanggung jawab KKP sebagai leading sektor dan sangkutannya dengan kesejahteraan para petani garam lokal. Ia mengatakan, kewenangan ini perlu dijaga sebab, jangan sampai petani garam dalam negeri terpukul akibat kebocoran garam impor.
"Impor garam sudah dari dulu, dan saya lihat untuk menjaga harga garam petambak agar tidak jatuh pada saat panen, KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi kapan boleh impor. Dari awal saya menjadi MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), saya sudah bicara bahwa impor garam harus diatur, tapi saya tidak punya kewenangan," ujar Susi.
Ia mengatakan untuk bisa mengatur dan menstabilkan supply and demand garam lokal serta tetap mensejahterakan para petani garam, KKP juga sudah cukup menganggarkan alokasi dana untuk peningkatan kapasitas produksi petani garam lokal.
"Kesejahteraan petambak garam merupakan tanggung jawab KKP. Setiap tahun KKP mengeluarkan anggaran untuk geomembran misalnya, agar garam lebih putih dan bersih. Kami ingin menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus," ujar Susi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika