REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Sjarief Widjaja mengatakan, dibutuhkan kerja keras dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Kini saatnya mengembalikan semua potensi laut yang ada di Indonesia.
"Karena lautan merupakan masa depan peradaban Indonesia,” kata Sjarief saat Seminar Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Rakyat di Negara Kepulauan dalam rangkaian acara Tanwir Muhammadiyah, Kota Ambon, Ahad (26/2).
Muhammadiyah Helat Seminar Kedaulatan Maritim, Begini Isinya
Ia mengatakan, untuk mewujudkan peradaban sektor laut yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Maka, Kementerian KKP menggagas tiga misi. Pertama, kedaulatan laut. Yakni, mencegah illegal, unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
"Diplomasi melawan IUU Fishing merupakan salah satu misi utama KKP, selain itu juga kami fokus pada penanganan kasus HAM, pemulangan ABK asing korban perdagangan manusia, serta proses hukum tindak pidana perdagangan manusia," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, reformasi tata kelola perikanan tangkap yang dicanangkan oleh KKP. Yakni dengan moratorium izin kapal ikan eks asing. KKP telah memoratorium larangan alih muatan di tengah laut untuk ke luar negeri, peningkatan layanan perizinan dan ratifikasi port state measure agreement (PSMA).
Kemudian, yang kedua, KKP telah melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas Sumber Daya Alam (SDA) yang bersumber dari kelautan. “Ketiga yaitu kesejahteraan, kami tengah berusaha meningkatkan indikator produksi, konsumsi, ekspor, pendapatan dan juga terbentuknya pulau-pulau mandiri,” kata dia.
Sjarief mengungkapkan, ketiga misi tersebut tidak akan tercapai jika mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan. Misi kesejahteraan juga tidak akan tercapai apabila mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika