REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka inflasi menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam melihat perkembangan perekonomian secara merata. Jika angka inflasi tinggi, bisa memperlihatkan adanya ketimpangan perekonomian karena kenaikan harga secara terus menerus.
Tingginya tingkat inflasi juga bisa memperlihatkan bahwa Pemerintah belum bisa mengatur harga yang dibutuhkan masyrakat. Hal ini yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini menyebut bahwa inflasi tahun ini tidak boleh jauh melenceng dari inflasi pada 2016 yang mencapai 3,02 persen. "Saya khawatir tahun ini kalau kita nggak hati-hati, kita tidak akan bisa mempertahankan (inflasi) diangka 3 sampai 3,5 persen," kata Jokowi dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Selasa (21/2).
Jokowi mengingatkan bahwa dirinya selalu meminta agar semua Kementerian dan Lembaga bisa ikut serta dalam menjaga laju inflasi. Bahkan, jika bisa inflasi ini justru ditekan hingga berada di angka satu persen.
Sebab, banyak negara maju seperti di Eropa mampu menjaga inflasi tetap stabil di bawah satu persen. Malah terdapat negara yang nilai inflasinya hanya nol koma.
Presiden Jokowi menuturkan, dengan inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, maka optimisme pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju tidak akan sulit.
Meski perekonomian global masih belum membaik secara menyeluruh dan membuat rasa pesimis dari sejumlah negara, hal ini tidak boleh membuat seluruh stakholder ikut pesimistis. Dengan angka pada pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi yang terkendali, maka Indonesia diharap bisa melawati ujian perekonomian global yang anjlok.
"Saya sampaikan sekali lagi tidak ada rasa pesimistis. Saya selalu menyampaikan kalau kita bekerja ini harus optimistis. Tapi optimistis yang realistis yang ada kalkulasinya," papar Jokowi.
Untuk mensiasati pelemahan perekonomian ini, Jokowi meminta agar semua pihak bisa bekerja lebih cerdas dengan mencari terobosan terutama di sektor birokrasi. Pemerintah tidak boleh bekerja dengan rutinitas yang biasa dijalankan. Tidak boleh bekerja dengan siklus yang monoton.
Pemerintah harus bisa membuat terobosan terbaru setiap waktu. Salah satunya dengan menstransformasikan perkembangan teknologi di dunia digital.
"Kita semuanya bertanggung jawab pada 250 juta lebih penduduk Indonesia. Jadi semua kebijakan yang ada di Kementerian dan daerah. Jadi semua kalkulasi harus menuju ke sana secara teoritis, dan terarah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika