REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, kondisi ekonomi Indonesia masih terbilang positif. Salah satu indikatornya adalah proyeksi inflasi yang sampai akhir tahun dapat berada di kisaran 3,3 persen. Proyeksi ini masih lebih rendah dibandingkan target semula, yakni 3,5 persen.
Pada tahun depan, Perry menambahkan, tingkat inflasi akan terus menurun hingga menyentuh tiga persen. Prediksi Perry lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yakni 3,1 persen.
"Ini mencerminkan kondisi ekonomi stabil dan diharapkan dapat mendorong daya beli," tuturnya dalam acara CEO Networking 2019 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (31/10).
Sementara itu, Perry mengatakan, nilai tukar tahun ini juga akan stabil berada di kisaran Rp 14 ribu per dolar AS. Bahkan, berdasarkan kondisi Kamis (31/10) pagi, nilai tukar sudah berada di bawah Rp 14 ribu per dolar AS. Tren ini jauh membaik dibandingkan depresiasi pada tahun lalu yang hampir menyentuh Rp 15 ribu per dolar AS.
Perry menilai, berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang kuat. Ia pun memastikan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memastikan ekosistem yang kondusif di tengah perlambatan perekonomian global akibat perang dagang.
Dengan kondisi ekonomi saat ini, Perry menuturkan, Indonesia harus bersyukur. Sebab, banyak negara lain yang mengalami kondisi perlambatan ekonomi, bahkan tidak sedikit di antara mereka mengalami resesi.
"Insya Allah, tahun ini ekonomi kita mendekati 5,1 persen dan tahun depan diupayakan 5,3 persen dari konsumsi domestik dan investasi," ucapnya.
Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Perry menuturkan, pemerintah kini fokus menargetkan stimulus kepada zona ekonomi, meningkatkan keterkaitan antara infrastruktur dengan kawasan industri dan pemotongan izin melalui omnibuslaw. Upaya-upaya ini dilakukan guna mendukung sumber baru pertumbuhan seperti industri pariwisata, klaster UKM dan maritim.
Dari BI, Perry mengatakan, ada dua upaya yang dilakukan. Pertama, mendorong pembiayaan infrastruktur lebih banyak dari pihak swasta melalui obligasi korporasi dan project bond. "Pada November, kami akan launching sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibayai swasta," katanya.
Upaya lain, Perry menuturkan, mengarahkan kebijakan pembayaran untuk mendorong keuangan digital. Misal, menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat melalui elektronisasi. Pada tahun lalu, BI sudah membantu menyalurkan ke 10 juta kepala keluarga (KK) yang meningkat menjadi 15,6 juta KK pada tahun ini.
Perry mengatakan, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pun sudah diresmikan. Kini, BI tengah melakukan sosialisasi ke pasar tradisional dan UMKM agar digital payment atau pembayaran secara digital dapat dilakukan secara lebih masif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
