REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Transformasi digital Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai membutuhkan fondasi keamanan siber yang jauh lebih kuat untuk menjaga stabilitas layanan dan kepercayaan publik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan bahwa percepatan digitalisasi perbankan tidak akan berhasil tanpa sistem keamanan yang dirancang matang sejak awal.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyebut ekonomi digital Indonesia akan memegang peranan besar dalam perekonomian nasional menuju 2045. Namun peluang tersebut, kata dia, juga membawa risiko siber yang meningkat.
“Potensi ekonomi digital sangat besar, tetapi di balik peluang itu terdapat risiko yang juga besar. Strategi mitigasi dan manajemen risiko harus dibangun sejak awal,” ujarnya.
Ia menegaskan empat prinsip kunci dalam keamanan siber untuk sektor keuangan: harus dipandang sebagai investasi, dirancang by design, menjadi tanggung jawab kolektif, dan memerlukan komitmen kuat dari pucuk pimpinan.
Slamet menambahkan, kelemahan terbesar justru berada pada aspek manusia. Mengacu SNI 27001:2022, sekitar 70 persen keamanan informasi bergantung pada kesadaran dan perilaku SDM. “Teknologi bisa terus diperkuat, tetapi tanpa budaya keamanan yang baik, celah tetap terbuka,” katanya.
Di sisi lain, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai digitalisasi BPD tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, mengatakan kolaborasi dan integrasi layanan digital antar-BPD menjadi kunci memperkuat kualitas layanan sekaligus menjaga keamanan transaksi. “Ekosistem BPD harus tumbuh bersama dalam sistem yang aman, terhubung, dan efisien,” ujarnya.
Penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) juga disebut menjadi elemen penting dalam menjaga integritas laporan keuangan di era digital. Customer Advisory Director SAS Indonesia, Herry Prajitno, menjelaskan sistem ini mampu mendeteksi ketidaksesuaian secara otomatis dan mempercepat proses audit. “Dengan analitik terintegrasi, setiap transaksi dapat terlacak dengan baik. Ini memperkuat transparansi dan kredibilitas BPD,” katanya.
Pembahasan mengenai keamanan digital, ICoFR, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi bagian dari rangkaian diskusi dalam forum BPD Go Digital: Compliance & Innovation yang berlangsung di Bandung, 12–14 November 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan PT Mitra Mandiri Informatika (MMI) bersama Asbanda dan didukung BSSN sebagai ruang berbagi strategi digitalisasi bagi seluruh BPD di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika