REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta melirik kerja sama lain di luar Trans Pasific Patnership (TPP). Hal ini agar ekspor Indonesia bisa tetap masuk pasar internasional.
Pengamat Ekonomy Enny Sri Hartati mengatakan, Indonesai sudah harus berpaling dan tidak memikirkan keikutsertaan dalam TPP yang masih dirancang Amerika Serikat. Sebab masih banyak kerja sama bilateral maupun multilateral yang direncanakan pemerintah. "Jangan cuman lihat negara lain sudah ikut. Hitung dulu untung ruginya ikut TPP," kata Enny, di Jakarta, Ahad (13/11).
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) itu menuturkan, saat ini pemerintah AS di bawah Presiden terpilih Donald Trumph kemungkinan akan berpikir panjang untuk menyelenggarakan kerja sama TPP. Terlebih Trump sejak awal sudah menggaungkan ketikdasukaannya pada bentuk kerja sama tersebut.
Indonesia, kata dia, seharusnya tidak menggantungkan diri dalam TPP. Hal ini karena kerja sama Indonesia dengan negara besar lain pun telah terjalan dengan cukup baik. Kerja sama ini, menurutnya, yang harus dijaga sehingga proses jual beli produk dalam negeri bisa terus tumbuh dan menghasilkan neraca perdagangan positif.
Di sisi lain, Enny meminta agar pemerintah bisa menghitung manfaat dari kerja sama baik melalui TPP atau kerja sama yang tengah dibicarakan. Dalam sebuah kerja sama harus terdapat keuntungan bagi kedua negara. "Pemerintah harus bisa mendapatkan keuntungan, jangan sampai malah mendapatkan kerugian, yang nantinya bisa menggerus devisa negara," ujarnya.
Selama ini, pemerintah dianggap kurang terbuka kepada masyarakat mengenai dampak baik dan buruk ketika akan menjalankan kerja sama. Padahal banyak kajian baik dari sisi pengamat ekonomi dan perkuliahan terkait sejumlah program kerja sama Indonesia dengan negara lain. "Jangan ngambil keputuan parsial saja. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
