REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara di Asia didorong untuk melanjutkan perjanjian dagang Trans-Pasicific Partnership (TPP) meskipun tanpa Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat telah memutuskan keluar dari salah satu perjanjian dagang terbesar di dunia tersebut.

"Hanya karena Amerika Serikat tidak mendukung perdagangan bebas tidak berarti seluruh negara lain harus mengikuti," ujar laporan Australia Strategic Policy Institute (ASPI) yang ditulis Wendy Cutler. "Apabila proteksionisme dan anti-globalisasi berlaku dan kawasan Asia Pasifik menjadi lebih tertutup, maka hal itu akan mengganggu keseimbangan ekonomi di kawasan," ujarnya seperti dikutip Bloomberg.

Laporan tersebut juga mendorong agar perjanjian dagang dalam TPP disesuaikan dengan perjanjian dagang lain yang ada di dunia. Penyesuaian tersebut, menurutnya, perlu dilakukan seiring dengan berubahnya situasi ekonomi dunia pascakebijakan proteksionime Amerika.

Laporan ASPI juga menyatakan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik harus mengambil insitiatif untuk mengkomunikasikan manfaat dari perdagangan bebas dengan menggunakan contoh-contoh konkret yang mudah dimengerti masyarakat umum. Perjanjian dagang di kawasan, kata laporan tersebut, merupakan cara terbaik untuk menjalankan perdagangan bebas, menaikkan standar dan mempromosikan pembaruan yang terkadang susah dilakukan jika hanya melalui perjanjian dagang bilateral.

Australia saat ini tengah mendorong TPP dijalankan tanpa partisipasi Amerika. Setidaknya ada 11 negara, termasuk Cina, Jepang, dan Korea Selatan, akan menghadiri perundingan TPP di Chile pada 14-15 Maret mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika