REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dua proyek perkeretaapian pemerintah yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta bandara di Jakarta sempat terkendala masalah pembebasan lahan. Dampaknya, target pembangunan pun berpotensi molor dari target.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan untuk kereta cepat, proses pembebasan lahannya sudah mengalami peningkatan dari bulan september lalu sebesar 60 persen. Namun ia mengaku belum menerima laporan lebih lanjut mengenai hal itu.

Pasalnya, bentuk kerjasamanya merupakan antara pihak swasta dengan swasta. Diketahui, perusahaan konsorsium pembangun dan pengelola proyek kereta cepat adalah PT Kereta Cepat Indonesia yang beranggotakan perusahaan Cina dan BUMN Indonesia.

"Nanti kita koordinasi dengan pengelolanya swastanya, itu kerjasama swasta dan swasta jadi kita belum terima laporan. Sekarang pembebasan lahan sudah 72 persen," katanya saat ditemui ketika melakukan kunjungan kerja di Lanud Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Sabtu (12/11).

Adapun soal kereta bandara, mantan Dirut Angkasa Pura II itu mengakui memang sempat ada masalah pembebasan lahan. Tapi, kata dia, pihaknya sudah menemukan kesepakatan mengenai harga yang diinginkan pemilik lahan disana. Sehingga kini, hanya tinggal proses administrasinya saja yang perlu diselesaikan.

"Hambatan pembebasan lahan sudah selesai di kereta bandara, bisa berfungsi sesuai jadwal," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika