REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana bergabungnya Indonesia ke dalam Perjanjian Dagang Negara-Negara Tepian Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) bisa saja urung dilakukan. Hal ini setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) dalam pilpres 8 November lalu.

Donald Trump sejak awal dikenal sebagai tokoh yang menolak kebijakan perdagangan AS dalam TPP. Meski sebetulnya rivalnya yakni Hillary Clinton juga memiliki pemikiran yang sama selama kampanyenya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, posisi pemerintah Indonesia saat ini masih mempelajari manfaat dan mudarat bila Indonesia bergabung dengan 12 negara Pasifik dalam TPP. Ia menyebutkan, dengan terpilihnya Trump sebagai Presiden AS, maka Indonesia saat ini masih menunggu bagaimana kebijakan perdagangan AS dalam TPP ini. Artinya, bila kebijakan ini diteruskan maka Indonseia siap melanjutkan pembahasan. Namun, bila tidak dilanjutkan maka pemerintah Indonesia akan menyesuaikan.

"Kita tunggu dulu pemerintah AS mau terus atau enggak. Kan kita pahamnya masih mempelajari. Kita bermaksud untuk bergabung. Kita belum selesai belajar, di sana pemerintahan sudah berubah," ujar Darmin, Kamis (10/11).

Seperti diketehui, Presiden Jokowi sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam kerja sama dagang di antara 12 negara Pasifik. Kelompok kerja sama ini mewakili 40 persen kekuatan perdagangan dunia.

TPP juga dimaksudkan untuk menghalau dominasi Cina di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Selain itu, AS juga mendorong TPP sebagai penggeser fokus AS dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, termasuk dalam perdagangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika