REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ternyata, cadangan uranium yang terkandung di bumi Indonesia bisa untuk memenuhi 350 ribu MW kapasitas listrik. Angka ini, bahkan 10 kali lipat dari target pemenuhan energi listrik di era Presiden Jokowi saat ini, 35 ribu MW. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Djarot Sulistio Wisnubroto menjelaskan, cadangan uranium di Indonesia sebesar 70 ribu ton.
Jika sebuah PLTN ukuran 1000 MW membutuhkan 200 ton uranium per tahun, maka dengan cadangan di Kalimantan Barat saja sebesar 29 ribu ton, maka bisa memasok bahan nuklir hingga 145 tahun. Atau dengan cadangan total 70 ribu ton, bisa memasok untuk 350 tahun atau 350 ribu MW listrik.
"Kita punya sejarah panjang. Kaltim dan Kalbar semangat punya PLTN. Kesulitan pada tapak potensial. Lokasi PLTN harus kecil kemungkinan gempa, jangan sampai dibangun di Padang atau daerah yang potensial tinggi gempa. Kami juga adakan jajak pendapat tiap tahun. Tahun lalu 73 persen masyarakat Indonesia mendukung PLTN, alasannya adalah byar pet di banyak daerah," ujar Djarot, Ahad (12/4).
Indonesia, lanjut Djarot, telah memiliki UU nomor 17 tahun 2007 RPJPN, di mana tahun 2015-2019 PLTN sudah harus beroperasi. Namun hingga kini, sayangnya PLTN ini belum bisa terwujud. "Reaktor PLTN mini yang akan dibangun di Serpong, untuk menyampaikan inilah PLTN kita," ujarnya.
Djarot melanjutkan, studi tapak telah dilakukan di Bangka Belitung untuk memastikan lokasi terebut aman untuk dibangun PLTN. Djarot menyebut, salah satu penilaian yang harus dipenuhi adalah zona tersebut aman dan potensi gempa bumi.
"2011-2013, studi tapak di Bangka termasuk kemungkinan gempa, 500 tahun lalu ada ndak, ternyata aman. Itu salah satu potensi. Dirjen kelistrikan bilang kita harus seriusi bangun 5 GW bangun di Bangka. Tapi akhir-akhir ini di Kalbar dan Kaltim juga ingin studi tapak," lanjut Djarot.
Di Bangka sendiri, bila jadi terbangun PLTN, maka bisa memenuhi 10 ribu MW listrik. Dengan potensi sebesar ini maka PLTN Bangka nanti bisa memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Sumatera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika