REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Coffee Morning di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Darmawan memerinci, dari total pembangunan pembangkit dengan basis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,1 gigawatt (GW), kontribusi berasal dari bayu (7,2 GW), surya (17,1 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Sementara itu, energi nuklir ditargetkan menyumbang 0,5 GW atau setara 500 megawatt (MW).

"Nuklir 250 MW di Sumatra, dan 250 MW di Kalimantan," ujar Darmawan.

Selain itu, terdapat storage sebesar 10,3 GW, terdiri atas pumped storage (4,3 GW) dan battery energy storage system (BESS) sebesar 6,0 GW/27 gigawatt hour (GWh).

"Beroperasinya setiap hari sekitar hampir lima jam. Jadi, kalau Bapak-Ibu kalikan berarti 30 GWh. Di sini tertulis 27 GWh, berarti sekitar 4,8 jam per hari rata-rata," terang Darmawan.

Menurutnya, langkah ini akan membangun sistem kelistrikan yang lebih stabil.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan lebih detail terkait rencana pengembangan energi nuklir.

Energi nuklir, menurut dia, akan mulai dikembangkan pada 2032. Seperti telah disampaikan sebelumnya, akan ada dua unit pembangkit di dua lokasi berbeda, masing-masing berkapasitas 250 MW.

"Kenapa kecil, hanya 250 MW per unit? Nah, ini hanya mungkin yang bisa kita lakukan saat ini menuju target tahun 2032. Konon katanya, yang small modular reactor, bisa delapan tahun," jelas Wanhar.

Ia menambahkan, pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Artinya, bukan hanya membidik pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas kecil.

"Kita juga sudah menghitung, merencanakan mulai saat ini, akan yang (besarnya). Yang besarnya harus lebih dari delapan tahun, sehingga di 2035 atau 2036, yang skala besar ini juga akan kita realisasikan," kata Wanhar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika