REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBNP) 2015 hanya sebesar Rp 81 triliun. Jauh lebih kecil dari yang sudah ditetapkan pada APBN 2015 sebesar Rp 276 triliun. 

Dengan pengurangan anggaran subsidi itu, pemerintah memiliki ruang fiskal sebesar Rp 155 triliun. Sebenarnya, pemerintah memiliki ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun. Namun, sebagian digunakan untuk membayar utang kepada Pertamina dan PLN. Lalu, pemerintah juga menganggarkan Rp 37 triliun  untuk penyertaan modal negara (PMN) BUMN. 

Ditambahkan Bambang, ada tiga kementerian yang mendapat belanja tambahan terbesar dari ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp 33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 20 triliun, Kementerian Pertanian Rp 16 triliun. 

"Kementerian lain juga ada yang ditambah belanjanya. Tapi tidak sebesar ketiga kementerian tersebut," katanya, Jumat (9/1). 

Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut mengatakan ketiga kementerian itu mendapat tambahan anggaran paling besar karena menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan visi misinya mengenai  kedaulatan pangan, infrastruktur, industri kreatif dan lainnya. 

Kemenpupera, tambah Bambang, akan fokus pada pembangunan waduk, irigasi primer, konektivitas, dan perumahan. 

Kementerian Perhubungan fokus membangun jaringan Kereta Api, terutama di luar jawa. Selain itu juga meningkatkan kualitas bandara di Indonesia. 

"Sementara Kementerian Pertanian fokusnya ke irigasi tersier yang langsung masuk ke sawah petani. Lalu bantuan pupuk dan benih," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika