REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran dan tak membiarkan dana mengendap di kas daerah. Ia menegaskan, lambatnya belanja daerah membuat perputaran ekonomi tersendat dan kesejahteraan masyarakat ikut terganggu.
“Mereka datang ke saya, 18 gubernur protes, wah uang saya kurang tahun depan gimana. Terus saya lihat uangnya, eh ternyata uang dia kemarin ada Rp230 triliun menganggur, kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia" di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat tidak memangkas transfer ke daerah, tetapi menginginkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, belanja yang lambat dan tidak produktif justru menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Kalau sekarang saya naikkan transfer ke daerah, nggak mungkin. Karena pandangan pimpinan di atas ingin lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dulu,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, daerah harus menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik sebelum mendapatkan tambahan alokasi dana dari pusat. Purbaya menambahkan, pemerintah tetap meningkatkan dana yang dibelanjakan di daerah melalui berbagai program kementerian dan lembaga.
“Dana pemerintah pusat yang dibelanjakan ke daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300 triliun. Jadi uang di daerah sebenarnya lebih banyak,” katanya.
Ia berharap kepala daerah lebih cerdas dalam merancang proyek dan mempercepat realisasi anggaran. “Daerah harus lebih cerdas lagi membelanjakan uang anggarannya,” tegas Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika