REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bijak di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit fiskal akibat tekanan ekonomi global. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, menilai wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen berpotensi menjadi realistis, terutama jika berbagai asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN tidak tercapai.

“Ya, secara otomatis akan tembus kalau asumsi makro di APBN meleset semua,” ujar Esther.

Meski demikian, ia mengingatkan pelebaran defisit berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru. Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada masa mendatang.

“Takutnya ini digunakan untuk menambah utang. Jadi, lebih diutamakan pengelolaan anggaran APBN yang bijak agar punya dampak ekonomi yang positif,” katanya.

Esther menilai pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara. Program dengan kebutuhan anggaran besar dinilai dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dengan kebutuhan khusus.

Ia juga menilai anggaran negara akan lebih efektif jika diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti mendorong ekspor dan sektor pariwisata.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Indef menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp 17.000 per dolar AS.

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak. Kondisi itu juga dapat mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan menjadi lebih terbatas.

“Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel,” katanya.

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.

Kedua, pemerintah didorong memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.

Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.

“Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin, dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika