REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak swasta masih diandalkan untuk membiayai infrastruktur. Pemerintah tidak punya anggaran cukup untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT), mengatakan infrastruktur primer menjadi prioritas pembiyaan dalam APBN. Proyek-proyek yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha juga akan digarap pemerintah. "Kami juga punya kewajiban memastikan iklim yang baik bagi dunia usaha," katanya, Selasa (24/6).
Proyek infrastruktur yang menguntungkan menurut CT diserahkan untuk digarap dunia usaha. Misalnya saja, jalan tol dan pelabuhan. Namun pemerintah tetap harus memberikan acuan agar pembangunan infrastruktur tetap proporsional.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan anggran infrastruktur maksimal 15 persen dari porsi APBN. Saat ini kebutuhan infrastruktur mencapai 1500 triliun. Jika anggran ditambahkan dari penghapusan subsidi BBM misalnya, tetap tidak cukup untuk membiayai infrastruktur. Anggran untuk subsidi BBM mencapai Rp 280 ribu triliun.
Selain itu, proyek-proyek perintis juga bisa dibiyai pemerintah. Misalnya, pembangunan jembatan di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dari segi ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika