REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan sejumlah perusahaan di daerah tersebut berencana menarik investasinya. Lantaran merasa keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Puji Isyanto mengatakan beberapa kali kebijakan pemerintah daerah setempat cukup merugikan kalangan pengusaha, sehingga membuat pengusaha kecewa.

Ia menilai dukungan pemerintah daerah yang dinilai masih kurang itu, kemungkinan akan mengakibatkan para pengusaha berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di Karawang.

"Kebijakan pemerintah daerah yang kini dirasa merugikan kalangan pengusaha ialah masalah penyesuaian upah terkait dengan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi," kata Puji di Karawang, Ahad (7/7).

Idealnya, kata dia, pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator bagi buruh dan pengusaha dari setiap persoalan ketenagakerjaan. Namun, kenyataannya pemerintah daerah lebih terkesan sebagai fasilitator buruh dan mengesampingkan pengusaha.

Puji menilai munculnya kesepakatan penyesuaian upah terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi antara para buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Besar Karawang dengan pemerintah daerah itu cukup 'memukul' kalangan pengusaha di Karawang.

Apindo Karawang sendiri memutuskan untuk melaporkan permasalahan itu ke Apindo Pusat. Sebab surat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan para buruh Karawang tersebut juga ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika