JAKARTA- Pelabuhan Tanjung Priok akan dikembangkan sebagai pelabuhan internasional. Untuk itu, pemerintah menyiapkan tim dibawah koordinasi menko perekonomian untuk mengatur jadwal dimulainya pelaksanaan proyek ini lebih lanjut.
Demikian disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Fredy Numberi usai rapat pembahasan Tanjung Priok di Istana Wapres, Selasa (22/6). “Di dalam pelabuhan itu banyak sekali perkantoran yang sudah tak terpakai lagi. Jadi bagaimana kita kembangkan sama,” katanya.
Karenanya, harus ada kerjasama untuk memindahkan kantor Bea Cukai, Polri dan TNI. Hal yang harus dipikirkan selanjutnya, kata Fredy, yakni kantor-kantor tersebut mau dipindahkan kemana. Kedepan, tambahnya, Pelindo bisa menambahkan kawasannya yang luas dan tanjung priok kemampuannya bisa lebih baik lagi.
Disamping itu, kata dia, pemerintah akan mengembangkan jalur diluar pelabuhan Tanjung Priok. Untuk itu, pemerintah akan membuat Cikarang dry port untuk bisa menampung ekspor dan impor yang tak bisa ditampung di pelabuhan.
Fredy juga menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas terkait pembenahan atau pengecekan jalan akses tol pelabuhan. Tahap 1, ruas jalan E1 seluas 3,4 kilometer telah selesai. Sementara, yang belum dikerjakan adalah ruas jalan E2 sepanjang 2,7 kilometer, kemudian di tahap 2 yakni Sesi E2 A dengan panjang jalan 1,9 kilometer, dan north south link sepanjang 2,2 kilometer.
Sementara, di tempat yang sama, Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menegaskan bahwa terkait permasalahan di pelabuhan Tanjung Priok harus diputuskan dalam satu minggu ini. “Perlu ada suatu pemecahan bagaimana memecahkan persoalan ganti rugi tanah untuk jalan tol akses ke priok,” katanya. Hal itulah, kata dia, yang sebenarnya paling pokok untuk membuka akses ke Priok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
