REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai rencana pemerintah melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi terhadap kendaran roda dua bisa sangat berisiko.

"Jika terhadap kendaraan roda dua diberlakukan harga BBM (bahan bakar minyak) non-subsisi maka bisa muncul pasar gelap," kata Pramono Anung menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/5).

Pramono mengatakan, pasar gelap bisa muncul jika terjadi disparitas harga yang cukup tinggi antara harga BBM non-subsidi dengan harga BBM bersubsidi. Dalam kondisi tersebut akan ada pihak-pihak yang menawarkan harga BBM lebih rendah karena berasal dari BBM bersubsidi.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mempertanyakan sikap pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua mulai 2 Agustus mendatang.

Ia menilai alasan cadangan minyak yang kian menipis yang digunakan  pemerintah menghapus subsidi BBM untuk kendaraan roda dua kurang tepat. Guna mengatasi cadangan minyak yang semakin menipis, kata dia, hendaknya pemerintah membuat solusi jangka panjang dan tetap melindungi masyarakat kelas bawah.

"Solusi tersebut hendaknya dengan sistem transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, yakni  memprioritaskan moda transportasi umum," katanya. Dengan memperbaiki sistem transpotasi, kata dia, maka dalam jangka panjang masyarakat bisa beralih ke moda transportasi umum dan tidak terbebani dengan BBM non-subsidi.

Bila pemerintah membuat kebijakan melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi,kata dia masyarakat kelas bawah yang seharusnya dilindungi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika