REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi pengecer pupuk yang bermain harga. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (31/10/2025), Amran menyampaikan pencabutan izin terhadap 190 pengecer dan distributor pupuk yang tidak mematuhi kebijakan penurunan harga sebesar 20 persen.
Ia mengungkapkan, langkah tegas itu diambil setelah serangkaian inspeksi lapangan di sejumlah daerah. Dari hasil sidak di Lampung, Maluku, dan Sulawesi, sebanyak 135 izin dicabut hari ini dan 55 lainnya menyusul besok. Totalnya, sudah 190 izin resmi dinyatakan gugur karena melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Banyak yang menghubungi kami minta ampun, tapi tidak bisa. Petani sudah terlalu lama dizolimi,” kata Amran.
Menurutnya, pencabutan izin ini bagian dari upaya pemerintah menjaga keadilan harga pupuk dan melindungi petani dari praktik curang. Ia menyebut stok pupuk tersedia di seluruh gudang sehingga tidak ada alasan bagi pengecer menaikkan harga di atas HET. Ia menegaskan pencabutan izin dilakukan tanpa peringatan dan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran.
Amran meminta Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia segera menekan tombol pencabutan izin secara administratif pada hari yang sama. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengendalian harga pupuk berjalan serentak di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, izin-izin yang dicabut selanjutnya akan dialihkan kepada Koperasi Merah Putih. Kementan telah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi untuk memperkuat jalur distribusi pupuk berbasis koperasi. “Kita sudah berkoordinasi. Koperasi Merah Putih akan ambil alih distribusi agar lebih adil,” ujarnya.
Amran mengajak petani dan kelompok tani aktif melapor bila menemukan penyimpangan harga. Laporan dapat dikirim langsung ke nomor pribadinya melalui WhatsApp dengan jaminan kerahasiaan pelapor. Dalam sepekan ke depan, Kementan akan fokus memastikan harga pupuk benar-benar turun sesuai kebijakan.
Ia juga menyoroti skeptisisme publik di media sosial terkait kebijakan penurunan harga pupuk. Menurutnya, masyarakat perlu memberi ruang kepercayaan terhadap upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk nasional. Amran menegaskan, pemerintah akan terus mengawasi distribusi hingga ke wilayah timur. Tim Kementan kini berada di Papua dan Sorong bersama Bapanas dan Polda setempat untuk memastikan harga pupuk di lapangan sesuai ketentuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika