REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasio utang Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan negara anggota G20. Rasio utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar 38,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibandingkan Jepang 237 persen, Amerika Serikat 124 persen, Inggris 96 persen, China 88 persen, dan India 82 persen.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam paparan capaian ekonomi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai posisi fiskal Indonesia yang relatif rendah menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Rasio utang dibandingkan berbagai negara G20, Indonesia rendah di bawah 40 atau 38,8 persen. Bayangkan, negara Jepang utangnya 237 persen. Kemudian Amerika Serikat 124 persen, Inggris 96 persen, China 88 persen, dan India 82 persen. Jadi, Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara,” kata Airlangga dalam Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Selain rasio utang, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat solid pada kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen. Angka ini sejalan dengan beberapa negara G20 seperti India (7,8 persen) dan China (5,2 persen), namun lebih tinggi dari Turki (4,8 persen), Arab Saudi (3,9 persen), dan Brasil (2,2 persen). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menembus level tertinggi sepanjang masa di angka 8.100, menandakan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Airlangga menambahkan, investasi di semester I 2025 naik 13,6 persen menjadi Rp943 triliun dan diperkirakan menembus Rp1.400 triliun pada kuartal III. Cadangan devisa Indonesia mencapai sekitar 150 miliar dolar AS, setara dengan bantalan untuk enam bulan impor, sementara inflasi tetap terkendali di 2,65 persen.
“Fundamental ekonomi kita tetap kuat, termasuk investasi dan devisa. Ini menjadi dasar penting untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, tingkat pengangguran berada di sekitar 4,76 persen, level terendah sejak 1998. Upah minimum provinsi tahun 2026 telah ditetapkan naik 6,5 persen, dan jumlah pekerja penuh waktu mencapai 96,48 juta orang. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibanding 25,9 juta pada tahun sebelumnya.
Airlangga menegaskan, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal dan ekonomi Indonesia yang tetap hati-hati (prudensial). Posisi utang yang rendah memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan dan stimulus ekonomi tanpa meningkatkan risiko fiskal secara signifikan.