REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG — Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar dialog untuk menampung masukan dari para pekerja lepas, pelaku ekonomi kreatif, dan UMKM guna memperkuat kebijakan ekonomi kerakyatan. Dialog ini dilakukan dalam kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/10/2025).
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa pekerja lepas atau gig workers menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kejelasan status kerja, perlindungan sosial, hingga kebutuhan peningkatan keterampilan agar bisa bersaing di pasar global.
"Kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan standarisasi keterampilan. Masukan-masukan ini sangat penting agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Leontinus dalam siaran pers.
Kegiatan ini mempertemukan Kemenko PM dengan lebih dari seribu peserta dari berbagai kalangan, termasuk pekerja lepas, UMKM, hingga tokoh komunitas. Leontinus menekankan bahwa dialog terbuka semacam ini adalah fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang inklusif.
“Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan dari menara gading. Kami percaya kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” tambahnya.
Masukan yang diperoleh dari Kupang akan menjadi bagian dari penyusunan program yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Model dialog partisipatif ini sebelumnya telah dilakukan di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Leontinus.
Selain dialog, rangkaian Berdaya Bersama Kupang juga menghadirkan workshop kewirausahaan, pengenalan ekosistem bisnis kreatif berkelanjutan, hingga pembekalan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan strategi pemasaran digital. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif sekaligus mengangkat potensi lokal NTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika