REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menanggapi pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan yang diumumkan Istana pada Senin (8/9/2025). Menurut Celios, hal itu merupakan kabar positif bagi ekonomi Indonesia saat ini.
“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” tulis Celios dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan tiga ekonom Celios, yakni Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira, Direktur Ekonomi Nailul Huda, dan Direktur Kebijakan Fiskal Media Wahyudi Askar.
“Tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” terangnya.
Dengan bergantinya Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudha Sadewa, Celios menegaskan akan terus mengawal kebijakan menteri keuangan baru secara kritis dan objektif berbasis data. Celios memberikan beberapa catatan penting mengenai tugas mendesak menteri keuangan baru untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan,” ungkapnya.
Kebijakan pajak dinilai juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara dan pajak windfall profit (anomali keuntungan). Selain itu, pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang superkaya dinilai urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan sekaligus memperbesar penerimaan negara.
“Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Selain itu, efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ketiga, Celios meminta menteri keuangan baru segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah dan menekan beban bunga utang. Selain itu, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan, mangrove, atau karst), serta debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
“Keempat, mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan untuk menghindari konflik kepentingan,” tegasnya.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowance wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tutupnya.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika