REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat untuk berbagi bunga surat berharga negara (SBN) atau burden sharing dalam mendukung keberjalanan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. BI menekankan, skema burden sharing ialah pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di BI.
“Untuk mengurangi beban biaya terkait program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, Bank Indonesia sepakat untuk melakukan pembagian beban bunga (burden sharing) dengan Pemerintah,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
Denny menuturkan, pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait perumahan rakyat dan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.
“Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia,” ungkapnya.
Hal itu sejalan dengan peran BI sebagai pemegang kas Pemerintah, sebagaimana Pasal 52 Undang Undang (UU) BI Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
“Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” terangnya.
Denny menekankan, sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.
Arah kebijakan tersebut ditempuh mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih di bawah kapasitasnya. Sementara itu, inflasi tetap terkendali sesuai dengan target 2,5 +/- 1 persen serta nilai tukar yang diperkirakan tetap stabil dan sesuai dengan fundamental mendukung pencapaian sasaran inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika