REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun dan desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa dalam menjalankan program tersebut, PLN harus membangun jaringan kabel transmisi yang cukup panjang, gardu, dan sistem distribusi, sehingga memerlukan biaya besar.
Ia menegaskan, PLN tidak dapat menggunakan anggaran dari keuntungan perusahaan untuk menjalankan program ini. Jika dilakukan, maka kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan terganggu.
"Jadi, kalau kami menggunakan dari pinjaman kami, kemudian membiayai ini, tentu saja kami tidak mungkin bisa mengembalikan pinjamannya. Tetapi, untuk itu agar internal rate of return dari program ini minimum setara dengan pinjaman kami, sehingga ini menjadi program komersial, maka dibutuhkan PMN," ujar Darmawan di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Darmawan mengatakan PLN menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan sekaligus menjaga kekuatan finansial jangka pendek dan panjang.
Karena itu, menurutnya, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan laba untuk mendanai program strategis seperti ini.
Untuk tahun anggaran 2025, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun yang akan digunakan khusus untuk program listrik desa. Total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini selama lima tahun diperkirakan mencapai Rp 42,6 triliun.
Saat ini, PLN tengah melakukan pemetaan untuk memastikan penyediaan aliran listrik hingga tingkat dusun, guna memenuhi hak masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses penerangan yang layak.
"Kami bangga sekali dengan arahan dan keberpihakan Bapak Presiden bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar saudara-saudara kita yang hampir 80 tahun masih hidup dalam kegelapan bisa menikmati terang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika