REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah membantu menstabilisasi arus modal masuk (capital inflow), cadangan devisa, serta nilai tukar rupiah. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan 100 persen DHE SDA disimpan di dalam negeri selama satu tahun.
"Kebijakan ini akan membantu menstabilkan capital inflow, cadev dan nilai tukar Rupiah," ujar Wijayanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Selain meningkatkan cadangan devisa yang berdampak terhadap stabilitas rupiah dan sektor perbankan, menurutnya, kebijakan ini juga memberikan kepastian operasional bagi para eksportir di Tanah Air.
"Kebijakan ini juga memberikan kepastian operasional bagi para eksportir," ujar Wijayanto.
Di sisi lain, Ia menilai bahwa kebijakan DHE 100 persen belum akan cukup untuk menghadapi dinamika global, seiring dengan defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang terus dialami Indonesia.
Ditambah, adanya tantangan berupa surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang berpotensi semakin menipis akibat kebijakan tarif Donald Trump.
Ia merekomendasikan untuk mengambil langkah tambahan, di antaranya, pertama, memberantas penyelundupan yang merupakan sumber "kebocoran" devisa.
Kedua, memperbanyak transaksi antar negara dengan mata uang lokal (local currency), dan ketiga, memperluas pasar ekspor kita melalui Free Trade Agreement (FTA) dengan berbagai negara.
Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan beberapa faktor yang mendorong peningkatan cadev periode Maret 2025, diantaranya peningkatan utang luar negeri dan surplus neraca perdagangan, efektivitas konversi surplus perdagangan menjadikan cadev membaik, dengan penerapan kebijakan DHE SDA.
Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan terkait penempatan dan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen di simpan di Tanah Air.
Seiring kebijakan DHE itu, cadangan devisa Indonesia tercatat 157,1 miliar dolar AS atau menyentuh all time high (ATH) per akhir Maret 2025, atau setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Penempatan DHE dalam negeri bukan sekadar menjaga cadangan devisa, tetapi juga memperkuat peran sektor ekspor sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Kehadiran instrumen seperti SVBI dan SUVBI mempermudah eksportir menyimpan devisa tanpa kehilangan akses atas likuiditas, sementara bank mendapat jaminan kredit yang lebih kuat.
Selain itu, kebijakan DHE ini bukan hanya soal devisa atau nilai tukar, tapi soal arah baru ekonomi nasional, dari ekonomi yang terlalu bergantung pada arus modal asing, menuju ekonomi berbasis kekuatan internal, terutama ekspor SDA.
Dengan likuiditas valas yang lebih terkendali, perbankan yang lebih agresif menyalurkan kredit produktif, serta stabilitas moneter yang terjaga, Indonesia berpeluang memperkuat kemandirian ekonomi tanpa harus mengorbankan pertumbuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika