REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pengenaan tarif. Salah satu daya tawar yang akan dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meningkatkan volume impor produk AS untuk menekan angka defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang berada di angka 18 miliar dolar AS.

“Tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 miliar dolar AS itu bisa dikurangi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Airlangga mengatakan, rencananya pemerintah Indonesia akan meningkatkan impor beberapa produk seperti gandum dan kapas dari AS. Selain itu juga produk minyak dan gas (migas).

“Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery, nah mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika Serikat,” tuturnya.

Di samping itu, Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan Pajak Penghasilan (PPh) impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

“Sebenarnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah 5 persen, bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah 0, nah hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor,” ujar dia.

Diketahui, sebelum melakukan negosiasi langsung dengan AS, Indonesia akan membulatkan suara dengan negara-negara ASEAN terlebih dahulu. Menteri Perdagangan direncanakan akan melakukan pertemuan dengan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang. Lantas sekitar sepekan setelah itu, Airlangga akan memimpin lawatan ke AS untuk melakukan negosiasi dengan pihak Trump.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara Asean, Menteri Perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, Kamboja, dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” kata Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika