REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mengalami kelesuan pada perdagangan hari ini hingga menyentuh ke level Rp 16.400 per dolar AS. Pelemahan Mata Uang Garuda terjadi seiring dengan proyeksi Goldman Sachs Group Inc mengenai defisit anggaran Indonesia yang melebar.  

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 41,5 poin atau 0,25 persen menuju Rp 16.408,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (11/3/2025). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di Rp 16.367 per dolar AS. 

“Goldman Sachs Group Inc memproyeksikan defisit APBN akan semakin melebar dan mendekati batasnya, yakni 2,9 persen pada 2025. Selain itu, Goldman Sachs menurunkan peringkat obligasi negara tenor 10 dan 20 tahun menjadi neutral, serta menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight,” kata Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025). 

Ibrahim menjelaskan, melebarnya defisit APBN 2025 dinilai sebagai dampak dari belanja jumbo untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), realokasi anggaran, pembentukan BPI Danantara, hingga perluasan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerbitan SBN Perumahan.

Risiko fiskal Indonesia menjadi alasan utama bank raksasa tersebut menurunkan proyeksinya atas pasar modal Indonesia. Terdapat kekhawatiran atas ketegangan perdagangan global dan pelemahan ekonomi domestik setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal.  

“Alhasil, Goldman Sachs memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 mencapai 2,9 persen. Proyeksi itu lebih lebar dari target pemerintah, yakni defisit 2,53 persen. Proyeksi 2,9 persen dari Goldman Sachs mendekati batas maksimal defisit APBN yang ditetapkan pemerintah, yakni 3 persen,” jelasnya.  

Proyeksi itu sejalan dengan risiko fiskal yang dikhawatirkan Goldman Sachs. Dalam sepuluh tahun terakhir, defisit APBN melebihi 3 persen hanya pada saat pandemi Covid-19, yakni 2020 dan 2021. Pemerintah menetapkan pengecualian karena tingginya kebutuhan belanja negara untuk penanganan pandemi, ketika penerimaan negara berkurang drastis karena perekonomian terganggu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika